TERASBATAM.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Pencabutan tersebut dipicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, keberadaan kebun kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang ilegal seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau menilai pencabutan izin itu sejalan dengan temuan lapangan mereka selama ini, termasuk karhutla pada 2026 di areal kerja PT RAPP estate Sungai Mandau, Bengkalis. Catatan WALHI Riau menunjukkan areal kerja perusahaan tersebut berulang kali terindikasi dilanda karhutla pada 2015, 2016, 2017, 2020, dan 2026.
Selain itu, WALHI Riau menyoroti dugaan ketiadaan upaya pemulihan pascakebakaran oleh PT RAPP, terutama di estate Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Mereka juga mencatat penanaman eukaliptus sebagai tanaman produksi di area yang dinilai menjadi prioritas restorasi pascakebakaran.
WALHI Riau menilai keputusan pencabutan izin ini harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh seluruh pelanggaran dan potensi pelanggaran korporasi, memperkuat pengawasan kepatuhan izin, serta menuntut pertanggungjawaban penuh atas kerusakan di seluruh areal kerja perusahaan.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa pencabutan izin tersebut harus diarahkan pada pemulihan lingkungan hidup sekaligus pemulihan hak rakyat atas ruang hidup, termasuk masyarakat adat, secara partisipatif dan adil.
“Pemerintah harus memastikan pemulihan pasca pencabutan. Baik pemulihan ekologis maupun pemulihan hak rakyat, termasuk masyarakat adat dan buruh. Untuk itu, kami mendorong pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi korban secara langsung baik masyarakat adat, buruh, petani, organisasi masyarakat sipil, serta pihak-pihak lain untuk menyusun dan menjalankan skema pemulihan secara partisipatif dan adil,” ujar Eko.
Cegah Pengalihan Lahan Jadi Gimik
Ketua Dewan Daerah WALHI Riau, Jasmi, mengingatkan pemerintah dan publik agar bekas areal konsesi PT RAPP tidak dialihkan kepada perusahaan swasta lain maupun badan usaha milik negara. Menurut dia, pengalihan lahan justru berisiko mengabaikan agenda pemulihan ekologis dan hak warga.
“Izin PT RAPP tidak boleh dialihkan kepada korporasi lain atau bahkan ke Agrinas dan Perhutani seperti yang dilakukan Pemerintah terhadap pencabutan 28 izin Januari lalu. Publik harus mendesak pemulihan lingkungan dan hak rakyat pasca pencabutan izin. Jika hal ini tidak dilakukan, artinya pencabutan ini hanya gimik pemulihan dan dicurigai ada kepentingan lain yang berpotensi turut merusak lingkungan hidup dan merampas hak rakyat,” kata Jasmi.
Desakan pemulihan hak warga juga disampaikan Direktur Perkumpulan Elang, Besta Junandi, terkait konflik penguasaan lahan di estate Dayun, Kabupaten Siak, yang dinilai berdampak pada perkebunan warga di Desa Dayun.
“Pemulihan hak rakyat yang dirampas selama ini harus menjadi langkah awal pasca pencabutan izin. Pemerintah harus mengakselerasi perlindungan dan pengakuan ruang hidup rakyat menggunakan skema PS atau TORA. Tawaran ini juga dapat menjadi solusi penyelesaian konflik dan upaya mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan ruang di Riau,” ujarnya.
Di samping itu, WALHI Riau mendesak pemerintah memperluas penegakan hukum, peninjauan ulang, hingga pencabutan izin terhadap korporasi perusak lingkungan lainnya—termasuk sedikitnya 38 izin korporasi yang areal kerjanya mengalami karhutla pada 2026—serta mengembalikan lahan yang dinilai merampas ruang hidup warga.


