Berita
Beranda / Berita / Pemkab Natuna Usulkan Empat Pelabuhan Apung HDPE Lewat Bantuan Presiden

Pemkab Natuna Usulkan Empat Pelabuhan Apung HDPE Lewat Bantuan Presiden

Bupati Natuna Cen Sui Lan (tengah) bersama Wakil Bupati Jarmin Sidik dan Sekda Boy Wijanarko memimpin rapat persiapan usulan pembangunan empat pelabuhan apung HDPE di Kabupaten Natuna, Rabu (18/11/2026). (Foto: Dok. Diskominfo Natuna)

TERASBATAM.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna mengusulkan pembangunan empat pelabuhan apung berbahan High Density Polyethylene (HDPE) melalui program bantuan Presiden guna meningkatkan kelayakan infrastruktur transportasi laut di wilayah kepulauan tersebut.

 

Rencana pengusulan itu dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Bupati Natuna Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin Sidik dan Sekretaris Daerah (Sekda) Boy Wijanarko, bersama jajaran perangkat daerah serta perwakilan desa dan kelurahan sasaran pada Rabu (18/11/2026).

 

Langkah ini ditempuh untuk merespons kondisi sejumlah pelabuhan eksisting di Natuna yang dinilai belum memadai menunjang mobilitas maupun kebutuhan dasar masyarakat.

Respons Sinyal Kota ‘B’, Amsakar Buka Peluang Sister City Batam–Mississauga Kanada

 

“Ini merupakan bantuan Presiden untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Kita mengusulkan beberapa lokasi yang berdasarkan data dan kajian Dinas Perhubungan dinilai sangat layak dan membutuhkan pembangunan pelabuhan HDPE,” ujar Cen Sui Lan.

 

Ia menjelaskan, Pemkab Natuna telah berkoordinasi dengan fasilitator program, dan tim studi kelayakan (feasibility study) dijadwalkan segera turun langsung meninjau kondisi lapangan serta kesiapan daerah. Karena itu, Cen Sui Lan menginstruksikan pemerintah desa dan kelurahan terkait segera melengkapi dokumen pendukung serta membentuk kelompok masyarakat (pokmas) sebagai syarat wajib penerima bantuan.

 

Pemprov Kepri Hibahkan Tanah untuk Kanwil Ditjen Pemasyarakatan

“Desa harus segera membentuk komite atau kelompok masyarakat dengan menunjuk ketua, bendahara, dan kelengkapan lainnya. Teknis pembentukan dan tugasnya akan didampingi oleh dinas terkait,” tegasnya.

 

Cen Sui Lan menargetkan seluruh berkas administrasi rampung paling lambat akhir Desember 2026. “Saya ingin ini segera diselesaikan, batas waktunya 30 Desember. Jadi saat tim survei datang, kita tinggal menunjukkan lokasi dan dokumen yang diperlukan,” katanya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Natuna, Alazi, merinci empat lokasi prioritas pembangunan pelabuhan apung HDPE yang diusulkan, yakni Desa Batu Berian, Kampung Pelimpak Serasan, Desa Pulau Tiga, dan Desa Sededap. Penentuan keempat titik tersebut mengacu pada kondisi fasilitas saat ini serta urgensi manfaatnya bagi mobilitas dan perekonomian warga.

Wamenkop Farida Farichah Kunjungi Pulau Penyengat

 

Menurut Alazi, mekanisme pembangunan pelabuhan HDPE mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang mensyaratkan keterlibatan kelompok masyarakat di tingkat desa, dan pihaknya siap mendampingi penuh proses administrasi maupun tata kerjanya.

 

Sebagai daerah kepulauan di perbatasan yang sangat bergantung pada jalur laut, kehadiran pelabuhan apung yang representatif diharapkan mampu memperlancar distribusi logistik, menggerakkan ekonomi, serta mempermudah akses layanan kesehatan masyarakat pesisir di Natuna.