TERASBATAM.ID: Dua unit sepeda motor milik pegawai honorer di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam hilang digondol maling. Kehilangan sepeda motor maupun helm dan barang berharga lainnya sudah sering terjadi di lokasi parkir rumah wakil rakyat itu, namun hingga kini system pengamanan tak kunjung diperbaiki.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Lik Khai meminta dilakukan evaluasi terkait pengamanan di DPRD Batam untuk meningkatkan dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD Batam.
“Sistem pengamanan di kantor DPRD Batam ini buruk, kehilangan helm sering terjadi,” kata Lik Khai.
Menurut Lik Khai, dua unit sepeda motor yang hilang pada 6 dan 30 Desember 2022 lalu milik pegawai honorer menjadi catatan bagi pihaknya bahwa system keamanan di DPRD Batam harus dievaluasi.
“Kejadian ini sangat memalukan karena terjadi di wilayah kantor DPRD Kota Batam,” kata Lik Khai.
Menurut politisi Partai Nasdem ini, jika system keamanan dijalankan secara professional dirinya yakin bahwa kejadian tersebut dapat diantisipasi.
“Kalau dijaga dengan benar-benar dengan profesional, saya yakin hal ini tidak akan terjadi. Ini sudah sangat memalukan saya pikir,” kata Lik Khai.
Lik Khai juga menilai, dengan jumlah personel yang hanya 12 orang dan dibagi menjadi 3 shift sangat kurang untuk mengawasi luasnya kantor DPRD Batam.
“Sudah personel sedikit, ini patroli hanya sejam sekali, mana bisa kalau seperti itu,” kata Lik Khai.
Lik Khai juga meminta seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas pada saat kejadian sepeda motor raib harus diganti dengan personel yang baru untuk penyegaran.
Hal yang sama Anggota komisi I DPRD Batam Harmidi Umar Husain mengatakan pengamanan Kantor DPRD harus diperketat agar dapat mendeteksi orang -orang yang berbuat jahat melalui mengoptimalkan serta penambahan dan pengadaan CCTV serta Portal di setiap pintu masuk.
“Gedung DPRD ini kantor rakyat, dan kami Anggota DPRD Batam juga pelayan masyrakat,” kata Harmidi.
Sementara itu Sekretaris Satpol PP Kota Batam, Imam Tohari, mengatakan, ini menjadi catatan buruk di akhir tahun.
“Tadi disarankan portal buku tutup, dan tamu yang datang wajib lapor ke pos kita. Ini untuk mencegah hal-hal serupa kembali terjadi,” kata Imam.
Berkaca dari pengalamannya, Imam juga memberi saran agar hal tersebut berjalan lancar, pihak Komisi I berkoodinasi dengan seluruh anggota terkait penerapan hal tersebut, agar tak jadi miskomunikasi ke depannya.
“Dulu pernah diterapkan buka tutup, cuma ada kendala dengan anggota lain. Ini harus benar-benar dikoordinasikan,” kata dia.
Sementara terkait jumlah penambahan personel, pihaknya menunggu permintaan dari pihak DPRD Batam.
“Kami menunggu surat permintaan. Jadi tergantung permintaan, berapa pun personel, Insyaallah kami siapkan,” kata Imam.
