TERASBATAM.ID – Pemerintah Kota Batam tengah memacu sinkronisasi data kependudukan untuk memetakan kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Data terbaru menunjukkan jumlah tenaga kerja yang memiliki identitas (KTP) luar Batam lebih mendominasi pasar kerja di kota industri tersebut dibandingkan dengan tenaga kerja lokal atau warga ber-KTP Batam.
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, terdapat 199.473 tenaga kerja ber-KTP luar Batam. Angka tersebut melampaui jumlah tenaga kerja ber-KTP Batam yang tercatat sebanyak 177.830 jiwa. Selisih lebih dari 21.000 jiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga keseimbangan peluang kerja bagi masyarakat lokal.
“Data tenaga kerja ini harus dipahami secara utuh. Dengan data yang valid, kita dapat merancang program yang tepat, baik untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal maupun menjaga keseimbangan kebutuhan industri,” ujar Li Claudia saat memimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Sinkronisasi Data Kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam.
Akurasi Kebijakan
Dinamika kependudukan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hingga semester II tahun 2025, jumlah penduduk Batam berdasarkan data konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 1.394.459 jiwa. Namun, angka ini masih terus disempurnakan karena tingginya mobilitas penduduk yang masuk dan keluar tanpa pembaruan identitas.
Menurut Li Claudia, validitas data kependudukan sangat krusial untuk menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir. Ia mencontohkan, perencanaan sektor pendidikan dan pembangunan ruang kelas baru harus merujuk pada data kelahiran yang akurat agar selaras dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan.
“Sinkronisasi data ini bukan sekadar administrasi, tetapi dasar menentukan kebijakan. Kita harus tahu kebutuhan riil anak-anak di sekolah hingga kesiapan mereka memasuki dunia kerja agar anggaran tepat sasaran,” tambahnya.
Pengendalian Arus Masuk
Sebagai langkah jangka pendek, Pemerintah Kota Batam akan memperkuat pemantauan di pintu-pintu masuk utama, seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang. Upaya ini dilakukan guna memetakan mobilitas penduduk non-permanen secara lebih terukur serta mendukung stabilitas pasar kerja.
Pemerintah juga mendorong kolaborasi antarperangkat daerah untuk mengatasi kendala administratif, seperti penduduk yang telah pindah atau meninggal dunia namun datanya masih tercatat aktif. Penataan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan SDM Batam agar tetap kompetitif di tengah persaingan industri global.
