TERASBATAM.ID — Kota Batam semakin mengukuhkan posisinya sebagai rujukan nasional dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ). Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah melirik keberhasilan Batam untuk diadaptasi guna mengoptimalkan potensi strategis wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia tersebut.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menerima kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Kantor Wali Kota Batam, Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi mendalam mengenai strategi menarik investasi, digitalisasi perizinan, hingga tantangan logistik di wilayah kepulauan.
Emanuel mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini sedang merancang pengembangan NTT sebagai kawasan perdagangan bebas. Posisi NTT dinilai sangat strategis sebagai pintu gerbang ekonomi di selatan Indonesia. “Kami ingin belajar dari Batam yang sudah lama menjadi kawasan FTZ dan terbukti berkontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Emanuel.
Menanggapi hal tersebut, Amsakar menekankan bahwa status FTZ barulah langkah awal. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kepastian regulasi dan efisiensi pelayanan. Menurutnya, digitalisasi perizinan merupakan kunci utama untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif agar akses investasi semakin terbuka lebar.
Konektivitas Maritim
Selain soal regulasi, tantangan utama yang dihadapi NTT adalah tingginya biaya logistik karena kondisi geografis kepulauan. Menanggapi persoalan tersebut, Amsakar menawarkan solusi konkret melalui penguatan konektivitas maritim.
Batam, yang memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal, dinilai mampu mendukung kebutuhan transportasi laut di NTT. “Jika ada peluang pengoperasian kapal di NTT, industri galangan kapal di Batam dapat mendukung kebutuhan daerah kepulauan tersebut,” kata Amsakar.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi NTT berada di angka 4,32 persen. Namun, rantai distribusi barang yang masih harus melalui Surabaya dan Makassar mengakibatkan beban biaya logistik yang tinggi. Kerja sama dengan Batam diharapkan dapat memangkas jalur distribusi sekaligus membuka pasar baru bagi produk lokal NTT.
Jembatan Budaya
Kolaborasi ini juga berpeluang menyentuh sektor sosial dan budaya. Dengan adanya sekitar 40.000 warga NTT yang menetap di Batam, hubungan emosional kedua daerah diharapkan menjadi modal kuat untuk mempromosikan produk unggulan, seperti kopi khas NTT, serta kolaborasi seni budaya Melayu dan NTT di masa depan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kerja sama strategis yang saling menguntungkan dalam bidang perdagangan, investasi, dan kemaritiman.
