Menunggu Hasil dari Radar Presiden Jokowi Tentang Pungli di Pelabuhan Batam

  • Bagikan

TerasBatam.Id: Pungutan Liar (pungli) seperti penyakit yang sudah menjadi endemic di institusi pemerintah dan membutuhkan vaksin yang manjur untuk membasminya hingga ke akar-akarnya. Pungli di Pelabuhan Cargo Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau kini sudah berada di meja Presiden Joko Widodo, dan aparat keamanan pun mulai menindaklanjutinya setelah orang nomor satu di Indonesia itu menyorotinya.

Kabar pungli di Batam sampai ke telinga Presiden diawali dari kasus yang dialami oleh sebuah kapal berbendera Singapura yang masuk perairan wajib pandu menuju pelabuhan Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada pertengahan Juni 2021 lalu.

Biaya resmi telah disetor kepada Kantor Pelabuhan Laut BP Batam, namun biaya tak resmi alias pungli kemudian dipungut melalui dua perusahaan yang terikat kerja sama operasi (KSO) dengan BP Batam, dengan judul pungutan yang sama dengan nilai dua kali lipat dari biaya resmi.

Situs berita www.tirto.idmemberitakan bahwa Presiden Jokowi telah menelpon langsung Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam Muhammad Rudi terkait masalah pungli itu dan meminta agar itu dituntaskan.

Masalah ini sendiri terungkap setelah sejumlah asosiasi seperti Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) dan Indonesian National Shipowner Association (INSA) berbicara kepada media dan melaporkannya kepada sejumlah pihak. Tentu harapanya cuma satu, yaitu tidak ada lagi pungutan diluar biaya resmi yang harus ditanggung oleh pihak swasta yang berurusan di pelabuhan Batam, entah itu kapal yang ingin sandar atau urusan bisnis lainnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau telah memanggil para pengambil kebijakan di Badan Usaha Pelabuhan Laut BP Batam untuk mulai menelusuri informasi pungli yang menjadi atensi Presiden Jokowi. Diantaranya memanggil Direktur Badan Usaha Pelabuhan Laut BP Batam Nelson Idris.

Namun pemanggilan oleh aparat Kepolisian Daerah Kepulauan Riau itu masih tahap awal dari pekerjaan besar untuk bisa mengungkap praktik pungli itu hingga tuntas, karena diperlukan fakta dan bukti yang tidak mudah untuk mengungkap tuduhan pihak swasta kepada aparatur pemerintah atau pihak lain yang melakukan kegiatan illegal itu.

Merespon masalah ini Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi secara mendadak pada Jumat (20/08/2021) memanggil seluruh pihak yang memiliki urusan bisnis atau apapun di Pelabuhan Batu Ampar untuk mendengarkan keluhan mereka.

Pada hari yang sama kemudian dipanggil seluruh unsur pimpinan dan staf di Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam, salah satu perintahnya yang berbentuk ultimatum ialah “tidak boleh ada kegiatan atau pungutan diluar dari Perka ini sendiri,” kata Rudi.

Mencegah timbulnya biaya-biaya yang dinilai sebagai Pungli, Rudi akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam tentang pelaksanaan operasional di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, isinya tentu saja terkait pengaturan biaya resmi yang disetor ke kas negara.

Kini masyarakat, terutama dunia usaha yang terkait erat dengan pelayanan Pelabuhan di Batam menunggu bagaimana hasil dari radar Presiden Jokowi terhadap aktivitas Pungli yang dikeluhkan itu, apakah masih juga terjadi atau berhenti total? Lantakkan!!

  • Bagikan