TERASBATAM.ID – Pemerintah Kota Batam mulai menyusun strategi komprehensif untuk membenahi tata kelola sampah dari hulu hingga hilir. Dengan volume sampah yang mencapai 1.300 ton per hari, pembenahan difokuskan pada penguatan data akademik, pelibatan pihak ketiga, hingga rencana penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Langkah tersebut dimatangkan dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) mengenai dokumen kajian optimalisasi pengangkutan sampah Kota Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/4/2026). Kajian ini melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Batam serta tenaga ahli dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, kompleksitas persoalan sampah di Batam tidak lagi bisa diselesaikan dengan metode konvensional. Kebijakan yang diambil harus memiliki dasar riset yang kuat agar solusinya bersifat berkelanjutan.
“Persoalan sampah adalah prioritas. Penanganannya harus sistematis dan diawali dengan kajian akademik. Kita perlu mengurai masalah ini dari sumbernya hingga ke tempat pembuangan akhir,” ujar Amsakar.
Data pemerintah daerah menunjukkan, setiap harinya Batam menghasilkan sampah di kisaran 800 hingga 1.300 ton. Saat ini, tumpuan utama berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 49 hektare yang terbagi dalam beberapa zona. Namun, seiring meningkatnya populasi, kapasitas lahan tersebut perlu dikelola lebih efisien.
Optimalisasi Teknologi
Salah satu terobosan yang tengah dikaji adalah pembangunan infrastruktur waste to energy atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pemkot Batam berencana memanfaatkan lahan TPA yang masih tersedia untuk fasilitas tersebut.
Selain PSEL, Amsakar mendorong tim ahli untuk mengkaji penggunaan teknologi insinerator plasma tanpa emisi. Teknologi ini dinilai lebih ramah lingkungan dan efisien secara biaya dibandingkan metode pembuangan terbuka (open dumping).
“Kami juga mempertimbangkan pelibatan pihak ketiga dalam pengangkutan sampah untuk memastikan adanya standar layanan yang terukur. Jika kinerja tidak optimal, evaluasi dapat dilakukan secara tegas sesuai kontrak,” ucap Amsakar.
Secara teknis, pembenahan di tingkat hulu juga mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, termasuk pelibatan aktif perangkat RT dan RW dalam mengelola pengangkutan sampah dari permukiman ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Kepala Brida Kota Batam Efrius menyatakan, kolaborasi dengan akademisi bertujuan untuk melakukan penajaman data teknis. Rekomendasi dari kajian ini nantinya akan menjadi rujukan utama bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih modern dan aplikatif bagi warga Batam.
