TERASBATAM.ID — Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI meresmikan Markas Komando (Mako) Zona Maritim Barat di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/4/2026). Bangunan ini menjadi markas zona terbesar di Indonesia yang diharapkan memperkuat integrasi data dan keamanan di wilayah perairan strategis, khususnya Selat Malaka.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Irvansyah meresmikan langsung fasilitas tersebut bersamaan dengan peresmian Mako Zona Maritim Tengah di Manado dan Zona Maritim Timur di Ambon secara daring. Pembangunan rangkaian fasilitas ini menelan anggaran sebesar Rp 533 miliar yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
“Mako Zona Barat di Batam ini adalah kantor zona terbesar di seluruh Indonesia. Bahkan, Mabes Bakamla di Jakarta sendiri belum memiliki gedung dan pusat komando (Puskodal) yang selengkap ini,” ujar Irvansyah dalam sambutannya di Batam.
Gedung baru ini dilengkapi dengan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) yang akan berfungsi sebagai National Command Center. Fasilitas ini telah mengintegrasikan data dari 17 kementerian dan lembaga terkait guna memangkas hambatan birokrasi dalam penanganan keamanan laut. Irvansyah menginstruksikan agar seluruh informasi intelijen maritim dibagikan tanpa batas antar-instansi.
Kolaborasi Keamanan
Pembangunan mako ini berdiri di atas lahan seluas 16 hektare yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah. Selain fungsi operasional, kompleks ini juga dilengkapi dengan rumah susun (rusun) personel, gedung serba guna, serta klinik kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat umum.
“Kami menyadari menjaga keamanan laut tidak bisa dikerjakan sendirian, apalagi dengan segala keterbatasan aset. Satu-satunya jalan adalah kolaborasi. Setiap hari pukul 07.00 pagi, kami melakukan daily brief dengan seluruh instansi terkait untuk berbagi informasi,” kata Irvansyah.
Dukungan Ekonomi
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyambut baik penguatan infrastruktur keamanan ini. Ia menyebutkan bahwa 98 persen wilayah Kepri adalah lautan yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.
Menurut Nyanyang, stabilitas keamanan laut berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 6,94 persen pada tahun 2025—peringkat pertama di Sumatra.
“Kehadiran mako ini krusial bukan hanya untuk penegakan hukum terhadap illegal fishing atau penyelundupan, tetapi juga menjamin kelancaran arus logistik internasional di Selat Malaka,” tuturnya.
Irvansyah menambahkan, keberadaan markas ini juga dipersiapkan untuk menghadapi dampak dinamika geopolitik global. Bakamla saat ini telah mengajukan diri kepada Kementerian Pertahanan untuk menjadi komponen cadangan (komcad) bagi TNI Angkatan Laut. Dengan infrastruktur baru ini, Bakamla optimistis dapat memberikan respon yang lebih cepat dan terukur terhadap segala bentuk gangguan kedaulatan di laut.
