TERASBATAM.id – Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/02/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-city, yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat terdampak melalui program transmigrasi berbasis industrialisasi.
Dalam lawatannya, Iftitah mengaku telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan transmigrasi lokal sebagai solusi pelaksanaan PSN Rempang Eco-city. Proyek ini diharapkan menjadi pilot project pertama yang dapat diterapkan di daerah lain. “Presiden sangat mendukung konsep transmigrasi baru ini, yang tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga memastikan ada ekosistem ekonomi yang siap menyerap tenaga kerja,” ujar Iftitah.
Namun, di tengah optimisme pemerintah, sebagian besar masyarakat Rempang masih menolak relokasi yang menjadi bagian dari proyek ini. Mereka khawatir kehilangan tanah leluhur dan keberlangsungan budaya Melayu.
Menteri Iftitah menegaskan bahwa konsep transmigrasi yang diterapkan di Rempang berbeda dengan skema lama. Pemerintah tidak sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang siap menyerap tenaga kerja. Salah satu sektor industri yang menjadi andalan di PSN Rempang adalah pabrik kaca berbasis pasir silika, yang diperkirakan dapat menyerap 57.000 hingga 85.000 tenaga kerja dalam lima tahun ke depan.
“Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, angka pengangguran di Kepulauan Riau yang saat ini mencapai 70.000 orang bisa ditekan secara signifikan,” kata Iftitah.
Untuk meredam ketegangan, pemerintah menawarkan program Transmigrasi Patriot dan Transmigrasi Karya Nusantara, yang berfokus pada pendidikan tinggi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. “Kami akan bekerja sama dengan universitas dalam dan luar negeri untuk membuka pendidikan jarak jauh di Rempang, sehingga anak-anak bisa kuliah di sini tanpa harus ke luar daerah,” tambah Iftitah.
Meskipun pemerintah menjanjikan berbagai program, belum ada jaminan konkret mengenai hak kepemilikan lahan bagi warga terdampak. Menteri Iftitah menyatakan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk memperoleh Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi.
Proyek investasi senilai Rp 348 triliun dari Xinyi International Investments Limited memang menjanjikan kemajuan ekonomi, tetapi bagi masyarakat Rempang, relokasi tetap menjadi ancaman terhadap identitas dan kesejahteraan mereka. Hingga kini, gelombang protes masih berlangsung, dengan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kebijakan relokasi dalam proyek ini.
[kang ajank nurdin]
