TERASBATAM.ID: Survei penyelidikan tanah untuk proyek Jembatan Batam-Bintan resmi dimulai. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi survei.
“Saya sudah melihat pagu kontraknya. Untuk penyelidikan tanah ini, waktu kerjanya 6 bulan. Semoga bisa lebih cepat selesai dari waktu yang sudah disepakati,” ujar Ansar Ahmad, optimis, Senin (27/05/2024).
Survei penyelidikan tanah ini merupakan langkah penting untuk melengkapi kriteria kesiapan dalam rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan. Jembatan ini menjadi fokus perhatian pemerintah pusat dan daerah, dan merupakan bagian dari roadmap transformasi ekonomi Kepri.
“Kita mulai melakukan langkah-langkah signifikan, bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan Balai Jalan Nasional Provinsi Kepri,” jelas Ansar. “Langkah awal yang kita lakukan adalah proses pembebasan lahan di wilayah landing point di Bintan dan di Batam, termasuk dua pulau penghubung yaitu Pulau Buau dan Pulau Tanjung Sauh.”
Ansar berharap agar proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan bisa terlaksana pada tahun 2025 mendatang.
Ditempat yang sama, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri Stenley CH Tuapattinaja mengatakan total panjang Jembatan Batam-Bintan termasuk juga dengan jalan penguhubungnya yaitu 14,76 km.
Adapun manfaat pembangunan Jembatan Batam-Bintan dari aspek ekonomi yakni pengembangan kawasan yang terhubung ke Pulau Batam sebagai kawasan dengan fasilitas yang relatif lengkap.
“Kemudian, meningkatkan arus material yang bersifat ekonomis di antara pulau-pulau yang terhubung. Untuk manfaat dari aspek transportasi yakni membuka daerah-daerah di pulau-pulau yang terhubung oleh jembatan, sehingga terjadi arus transportasi dan pemanfaatan lahan yang lebih baik,” ujar Stenley.
