Starlink Masuk Indonesia, KPPU Awasi Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) pada 29 Mei 2024 di kantor KPPU Jakarta. FGD dipimpin oleh Anggota KPPU Hilman Pujana, serta turut dihadiri Anggota KPPU Gopprera Panggabean dan Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha.
TERASBATAM.ID: Masuknya Starlink ke pasar retail jasa layanan internet Indonesia menuai perhatian publik. Kekhawatiran akan praktik persaingan usaha yang tidak sehat muncul seiring dengan kehadiran Starlink.

Menanggapi hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar diskusi kelompok terpumpun (FGD) pada 29 Mei 2024 di kantor KPPU Jakarta. FGD ini dipimpin oleh Anggota KPPU Hilman Pujana, Gopprera Panggabean, dan Eugenia Mardanugraha.

Hadir dalam FGD ini perwakilan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), akademisi Universitas Indonesia Prof Ine Minara S. Ruky, dan perwakilan dari PT Starlink Services Indonesia.

Wantanas melalui Staf Ahli Bidang IPTEK, Hendri Firman Windarto, menyampaikan telah melakukan kajian dan merekomendasikan kepada Presiden agar dibuat regulasi dan kebijakan nasional untuk melindungi keamanan data dan persaingan usaha.

Sementara itu, perwakilan asosiasi menyoroti belum terpenuhinya beberapa peraturan dan kebijakan oleh Starlink, seperti Network Operation Center (NOC), landing rights satellite, dan kewajiban lainnya. Selain itu, kekhawatiran predatory pricing dan regulasi yang berbeda juga mengemuka.

Prof Ine Minara menjelaskan bahwa predatory pricing tidak selalu identik dengan harga murah dan perlu dilihat dari strategi, niat, dan kekuatan untuk memonopoli pasar.

Kuasa hukum Starlink menyatakan telah mematuhi seluruh regulasi dan kewajiban yang ditetapkan, dan hal ini dapat dikonfirmasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hilman menegaskan bahwa KPPU akan mengawasi perilaku pelaku usaha di pasar, termasuk Starlink, dan memastikan iklim usaha yang kondusif.

Gopprera menambahkan bahwa KPPU akan terus mengawasi persaingan usaha di sektor jasa telekomunikasi dan siap menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran.

Eugenia menekankan pentingnya persaingan usaha yang adil dan sehat bagi semua pelaku usaha, baik incumbent maupun baru. KPPU akan bersikap netral dan memastikan semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.

“Pelaku usaha incumbent tidak perlu takut bersaing dengan Starlink. Selama persaingan usaha sehat terjadi, maka perusahaan akan bertumbuh bersama-sama,” pungkas Eugenia.

FGD ini merupakan langkah awal KPPU dalam mengawasi persaingan usaha di era digital, khususnya dengan hadirnya Starlink. KPPU berkomitmen untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan melindungi kepentingan konsumen.