TERASBATAM.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Se-Wilayah Sumatera Tahun 2025 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025). Rakor bertujuan memastikan percepatan program pembangunan Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di seluruh daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan bahwa sinergi dan koordinasi antarpemerintah daerah merupakan kunci utama mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat.
“Semua pemerintah daerah harus bisa mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing,” ujar Tito di hadapan para gubernur, bupati, dan walikota se-Sumatera.
Tito menyampaikan sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah itu meliputi efisiensi, mencari potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, fokus menghidupkan sektor swasta dan UMKM, serta cerdas menangkap setiap program prioritas pusat.
Rakor yang digelar di Ballroom Swissbell Harbour Bay itu dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta para kepala daerah dan pejabat terkait se-Sumatera.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Batam sebagai tuan rumah rakornas. Ia menjelaskan bahwa Kepri memiliki akses pasar yang luas, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok Singapura.
“Hanya saja kita mengalami keterbatasan kemampuan dalam pemenuhan komoditi yang menjadi kebutuhan Singapura,” kata Ansar.
Ia berharap rakor dapat menghasilkan solusi untuk memanfaatkan peluang memasok komoditas seperti daging ayam, telur, dan sayuran dari daerah lain di Sumatera.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kesiapan DPR menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam pembahasan anggaran.
“Sehingga berkurangnya TKD dari pusat, tidak mengganggu keuangan di daerah,” ujarnya. Ia mendorong agar daerah mengelola anggaran secara bijak, terutama untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah Sumatera untuk mendukung pertumbuhan nasional.
