Ombudsman Kepri Soroti Program SPP Sekolah Negeri Gratis Gubernur Ansar

TERASBATAM.ID: Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibawah Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri bagaikan pisau bermata dua bagi sekolah swasta di Batam. Di satu sisi, kebijakan ini membantu masyarakat, namun di sisi lain dikhawatirkan akan memukul eksistensi sekolah swasta.

Kebijakan ini disambut gembira oleh orang tua karena meringankan beban biaya pendidikan anak. Di tahun ajaran 2024/2025, Pemprov Kepri mengalokasikan Rp60-70 miliar untuk menggantikan SPP di 75 sekolah negeri se-Kepri.

“Dampaknya positif, konsumsi masyarakat meningkat dan ekonomi bertumbuh,” ujar Lagat Parroha Patar Siadari, Kepala Ombudsman Kepri, Sabtu (22/06/2024) dalam pernyataan tertulisnya.

Namun, kebijakan ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan pendaftar di sekolah negeri. Daya tampung 876 rombel (31.259 siswa) di sekolah negeri diprediksi tidak akan mampu menampung 35.766 lulusan SMP/MTS se-Kepri tahun 2024.

Kekhawatiran ini diperkuat dengan tren di Batam. Penerimaan siswa di sekolah negeri favorit seperti SMA 1, 3, 5, dan 8, serta SMK 1, 2, dan 5 selalu melebihi kuota.

“Orang tua memaksa anaknya masuk sekolah favorit, meski ada alternatif lain,” kata Lagat.

Kondisi ini diperparah dengan belum adanya langkah antisipasi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri untuk mengatasi lonjakan pendaftar.

Di sisi lain, sekolah swasta bergantung pada SPP dan BOSP untuk mengelola sekolah dan membayar guru. Semakin banyak siswa, semakin baik keuangan sekolah, dan kualitasnya pun meningkat.

“Namun, mahalnya SPP menjadi pertimbangan bagi orang tua,” kata Lagat.

Sekolah swasta perlu berinovasi untuk menarik minat siswa, seperti:

  1. Meyakinkan kualitas pendidikan yang lebih baik
  2. Merasionalisasi biaya SPP
  3. Menawarkan skema cicilan SPP
  4. Memberikan beasiswa berprestasi
  5. Mencari sponsor dari perusahaan

“Pemerintah perlu berpihak pada sekolah swasta,” kata Lagat. “Bantuan seperti pembangunan infrastruktur dan BOS Daerah sangat diperlukan.”

Keberadaan sekolah swasta terbukti berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Keberlangsungannya pun perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan di daerah