TERASBATAM.ID — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperketat pengamanan ruang digital menyusul temuan delapan insiden siber yang menyerang sistem informasi pemerintahan sepanjang tahun 2026. Sebagai langkah mitigasi, pemprov mulai membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten dan kota untuk menjaga kerahasiaan data publik.
Penguatan infrastruktur keamanan ini ditandai dengan pelaksanaan Asistensi Pembentukan TTIS dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Dompak, Tanjungpinang, Rabu (6/5/2026).
Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Provinsi Kepri, Sardison, menegaskan bahwa keberadaan tim khusus ini menjadi mendesak seiring meningkatnya ancaman gangguan siber yang berpotensi melumpuhkan pelayanan publik.
“Gerak cepat dan kemampuan pemulihan sistem menjadi kunci utama. TTIS harus mampu menjadi solusi instan dalam menangani setiap potensi insiden yang bisa terjadi sewaktu-waktu pada sistem pemerintahan berbasis digital,” ujar Sardison.
Mitigasi Serangan
Berdasarkan data Diskominfo Kepri, serangan siber terhadap infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pemprov masih terus terjadi. Kepala Diskominfo Kepri, Hendri Kurniadi, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan BSSN bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar tidak hanya mampu mendeteksi, tetapi juga memulihkan sistem secara mandiri.
“Hingga Mei 2026 ini, kami mencatat dan telah menangani delapan insiden siber. Melalui pelatihan ini, kami targetkan kesiapsiagaan personel dalam mencegah pelanggaran data dan gangguan sistem TIK semakin tangguh,” kata Hendri.
Perwakilan BSSN, Andri Pancoro, menambahkan bahwa pembentukan tim tanggap insiden di tingkat daerah merupakan bagian dari program keamanan siber nasional. Menurut dia, ekosistem digital yang aman di daerah akan berdampak langsung pada stabilitas keamanan siber secara nasional.
Selain menerima pemaparan teori, para peserta dari dinas kominfo kabupaten dan kota se-Kepri juga melakukan simulasi teknis penanganan serangan secara langsung. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan standar prosedur yang seragam dalam menghadapi peretasan maupun kebocoran data di wilayah Kepulauan Riau.
