TERASBATAM.ID: Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Pol Suntana dan mantan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang kini menjabat Kepala Penyusunan, Dokumentasi, dan Informasi Hukum Divisi Hukum Polri menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Rempang pada Jumat, 15 September 2023 sekitar pukul 14.30 di Sea Food Aneka Rasa.
Pertemuan untuk untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan relokasi serta beberapa kali bentrokan yang terjadi.
Imam Masjid Desa Monggak Egoy salah seorang tokoh yang dituakan masyarakat Rempang kepada mengatakan, pertemuan diinisiasi oleh Kepolisian untuk mempertemukan mereka dengan utusan Kapolri Jenderal Pol Listyio Sigit.
“menyampaikan terkait penolakan masyarakat terhadap relokasi,” kata Egoy.
Menurut Egoy, masyarakat secara jelas telah menyampaikan bahwa mereka menolak rencana relokasi yang akan dilakukan kepada masyarakat di Rempang, khususnya di Kelurahan Sembulang dan Rempang cate karena mereka sudah hidup beberapa generasi.
“Terkait dengan tawaran ganti rugi juga tidak sebanding dengan kehilangan yang akan dialami oleh masyarakat,” kata Egoy.
Egoy juga mengatakan, terkait rencana kedatangan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada Sabtu (16/09/2023), masyarakat belum diajak atau diundang untuk bertemu dengan Bahlil, walaupun yang bersangkutan diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
Egoy mengatakan, batas waktu hingga 28 September 2023 untuk masyarakat bertahan di rumahnya tidak akan dipedulikan, masyarakat sudah sepakat untuk bertahan di tanah ulayat yang telah beberapa generasi dihuni oleh mereka.
Berdasarkan pengamatan, Komjen Pol Suntana hadir di lokasi pertemuan di Sea Food Aneka Rasa yang berlokasi di Jembatan 4 Barelang persis di ujung Pulau Rempang dengan menyetir sendiri mobil Fortuner berwarna hitam yang dikendarainya. Beberapa petugas terlihat mendampinginya saat yang bersangkutan turun dari mobil dan memasuki tempat pertemuan
Sementara itu Tim Terpadu yang terdiri dari petugas Kepolisian, TNI serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Ditpam BP Batam menyebar di sejumlah posko di sekitar Pulau Rempang. Posko tersebut berada di dalam bangunan permanen atau tenda-tenda.
Salah seorang ibu rumah tangga di desa Sembulang, bernama Ria mengaku trauma dengan situasi saat ini ditempat tinggalnya.
“kami disini trauma melihat petugas berseragam, seisi kampung rasanya resah mereka ada disini dan menyebar,” kata Ria.
Ibu lainnya bernama Maimunah yang ditemui di Pos Ronda di depan Desa Sembulang mengaku bahwa rumah mereka yang telah dihuni lebih dari 4 generasi secara sewenang-wenang diphoto oleh petugas untuk memasang patok batas tanah.
“Saya tinggal disini sudah dari kakek buyut, sejak seminggu ini petugas hadir disini dan membuat kami resah, makan dan tidur tidak tenang,” kata Maimunah.
Maimunah dan sejumlah ibu-ibu disana mengaku bahwa mereka menolak direlokasi karena banyak hal, salah satunya ialah bahwa pemukiman tersebut adalah marwah mereka.
“kami akan bertahan disini, sudah sepakat. Jika dipaksa keluar dari rumah kami, maka kami akan bertahan di lapangan yang ada,” kata Maimunah.
Sementara terkait dengan rencana kedatangan utusan Presiden Jokowi yang juga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang, masyarakat disana mengaku belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan.
“Sewaktu 13 Agustus lalu beliau datang, suara kami tidak didengarnya, saat ketemu perwakilan lain yang disampaikannya kepada kami, saat bicara di Jakarta disebutnya bahwa 80 persen warga bersedia di relokasi, bohong itu,” kata Maimunah.
Kehadiran petugas di Sembulang, daerah yang menjadi prioritas dilakukan relokasi dalam rangka menerima pendaftaran bagi warga yang akan direlokasi ke pemukiman yang akan dibangun oleh BP Batam.
