TERASBATAM.ID: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar konferensi pers untuk menyikapi aksi sejumlah massa di depan Mabes Polri yang meminta Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad diperiksa terkait masalah Rempang. Aksi tesebut dinilai tendensius dan tidak memiliki bukti dan relevansi yang kuat.
Konferensi Pers yang semula digelar pukul 17.00 WIB di Hotel Aston tersebut molor hingga menjelang magrib karena menunggu kedatangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepri Hasan yang kini menjabat Walikota Tanjungpinang, Jumat, (09/11/2023).
“Pertemuan sore ini dalam rangka menjawab pemberitaan terkait demontrasi di Mabes Polri hari ini permasalahan rempang, menjadi isu yang menggelinding, demo itu menyampaikan permintaan pemeriksaan pak gubernur sebagai dalang soal rempang. Ini harus diluruskan agar tidak menjadi sebuah pembenaran,” kata Hasan menyampaikan prolog dalam pertemuan tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang sudah lebih dulu hadir di Hotel Aston ditemani oleh pejabat teras Pemprov Kepri dan beberapa Staf Khusus Gubernur terlihat berwajah sedikit sendu.
“Saya ingin menyampaikan beberapa hal soal pemberitaan akhir-akhir ini, dan juga soal demo di Mabes Polri. Saya terus terang selaku Gubernur merasa kecewa dan terusik sekali, ketika Kepala BP yang juga Walikota Batam berpidato berapi-api menyampaikan bahwa Provinsi Kepri menjadi penyebab demo ini dan itu, tanpa beliau menyebut oknum, jika menyebut provinsi artinya beliau menyebut Lembaga, kalau sudah Lembaga, tentu harus ada bukti dan kejelasan terkait keterlibatan provinsi,” papar Ansar.
Menurut Ansar, sejak awal masalah Rempang bergulir dirinya telah menyampaikan pesan termasuk kepada keluarga, pejabat dan teman-teman dilingkungannya agar tidak ikut campur masalah tersebut.
“saya pesankan termasuk keluarga saya, pejabat di pemprov dan teman-teman di lingkungan saya, agar mereka tidak ikut campur urusan rempang, karena urusannya sensitive. Kita sepakati bahwa apapun terkait Rempang ini BP yang punya kewenangan untuk menjelaskannya, dan saya juga ingin tahu apa keterlibatan saya dan kita di Rempang itu, silakan saja kalau ada,” kata Ansar.
Ansar juga mengingatkan kembali bahwa pernyataan Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam Muhammad Rudi soal rumah masyarakat Rempang dihargai sebesar Rp 10 Juta pun tidak laku dibeli orang mengundang ketersinggungan warga disana.
“Tentu orang tersinggung mendengarnya, memicu terjadi demo berikutnya. Saya kira kita sebagai pemimpin harus punya dasar yang baik jika berbicara,” kata Ansar.
Terkait demontrasi di Mabes Polri tersebut, Ansar yakin bahwa Kepolisian memiliki informasi yang jauh lebih akurat jika memang ada pihak-pihak yang bermain, termasuk dirinya.
“Soal pemanggilan Kepala BP Batam oleh saya, apa dia mau datang? Selama ini saja lurah pun tidak datang apalagi beliau,” kata Ansar sambil tertawa tipis ketika ditanya apakah dirinya selaku Gubernur Provinsi Kepri akan memanggil Walikota Batam Muhammad Rudi terkait masalah tersebut.
Ansar juga mengaku mengetahui siapa-siapa saja mereka yang melakukan unjukrasa atau demontrasi di Mabes Polri terkait tentang dirinya itu.
“Saya tahu siapa saja mereka itu,” kata Ansar. (Moza P Amelia)
