“Kita buktikan apakah pembentuk harga seperti itu (kartel) atau tidak,” ujar Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ridho Pamungkas, usai melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor BP Batam, Selasa (11/6/2024).

Ridho menjelaskan bahwa KPPU mencurigai adanya pengaturan harga dan tren di antara empat perusahaan ferry yang diselidiki, yaitu Batam Fast, Horizon, Sindo Ferry, dan Majestic.

“Tingkat okupansi ini belum normal karena harga terlalu mahal atau yang lain. Fokus kita itu. Isu persaingannya,” kata Ridho.

Dari empat perusahaan, Sindo Ferry menjadi yang paling sulit untuk diajak bekerja sama.

“Sindo sulit mendapat data dari principalnya. Kami akan gerak ke Konjen untuk perhitungannya,” kata Ridho.

KPPU berharap 2 perusahaan yang belum kooperatif ini bisa segera memberikan data yang dibutuhkan agar proses penyelidikan dapat dilanjutkan.

“Kami koordinasi dengan KPPU Singapura (Competition & Consumer Commission of Singapore),” kata Ridho.

Kenaikan harga tiket ferry Batam-Singapura tidak hanya merugikan perekonomian Batam, tetapi juga Singapura.

“Karena tak banyak lagi orang Indonesia yang datang Singapura,” kata Ridho.

Penyelidikan ini diharapkan dapat segera menemukan bukti-bukti yang kuat dan KPPU dapat memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan kartel.

Sanksi yang bisa diberikan KPPU adalah pembatalan kesepakatan kartel, denda hingga Rp 1 miliar, dan bahkan eksekusi melalui pengadilan.

Masyarakat diharapkan bersabar dan terus memantau perkembangan kasus ini.

[Laporan : Rom]