TERASBATAM.ID: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dinilai mengabaikan suara-suara protes yang muncul saat dirinya menyampaikan sejumlah pernyataan kepada masyarakat Rempang di halaman kediaman tokoh Keramat Gerisman Ahmad, Senin (18/09/2023). Gigihnya usaha pemerintah melakukan relokasi warga dari kediamannya, sejumlah aktivis meminta agar upaya tersebut segera dihentikan.
Saat Bahlil berbicara, terutama pada bagian-bagian terkait proses relokasi dan ganti rugi kepada warga, sejumlah warga tempatan, terutama ibu-ibu berteriak tidak setuju dan menyampaikan pernyataan.
“Biarkan saya menyampaikan dulu. Kalau ibu-ibu protes, silakan kepada ketua di sini untuk bertanya,” kata Bahlil, saat itu.
Tidak hanya sekali, ada beberapa kali jeda terjadi saat teriakan ibu-ibu meminta Bahlil menghentikan pembicaraannya dan mendengarkan keluhan mereka. Puncaknya ialah saat Bahlil mengakhiri penjelasannya dan memberitahu bahwa dirinya harus segera ke bandara karena pesawatnya akan take off pukul 14.00, sedangkan saat itu sudah menunjukkan pukul 13.45.
Saat Bahlil meninggalkan kediaman Gerisman, sejumlah ibu-ibu coba menghadangnya, namun protokolernya mengarahkan ke bagian samping , tempat mobil untuk mengantarkannya diparkir. Saat menuju mobil, Bahlil masih sempat melayani wawancara wartawan beberapa saat.
Tim Solidaritas Nasional yang juga Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Boy Even Sembiring, Selasa (19/09/2023) mengatakan, pihaknya mengecam apa yang sudah dilakukan Bahlil terhadap masyarakat Rempang secara umum.
“Merespons kejadian tersebut, Solidaritas Nasional untuk Rempang mengecam tindakan yang telah dilakukan Bahlil, ” kata Boy.
Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menilai hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang menteri. Apa lagi warga Pulau Rempang masih dalam keadaan trauma dan ketakutann karena banyaknya intimidasi yang dilakukan sebagai bentuk pemaksaan terhadap Masyarakat Adat Tempatan Pulau Rempang untuk menyetujui pembangunan yang menggusur atas nama PSN.
Solidaritas Nasional untuk Rempang pun menilai hal ini merupakan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh Bahlil selaku Menteri Investasi, karena mencoba melakukan pertemuan yang tidak partisipatif dan tidak mau mendengarkan suara Masyarakat Adat Tempatan Pulau Rempang.
“Untuk itu kami menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan tindakan tegas dengan memastikan tidak ada satupun Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang digusur atas nama PSN dan kepentingan elit semata,” kata Boy.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus segera memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menarik seluruh pasukannya, dan menghentikan tindakan intimidasi kepada masyarakat. (*)
