Terasbatam.id: Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKPIM) menyebutkan bahwa meningkatnya lalu lintas hasil perikanan di wilayah perbatasan membawa dampak pada meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit yang membahayakan masyarakat.
Kepala Pusat Standarisasi Sistem Kepatuhan Teguh Samudro mengungkapkan meningkatkanya lalu lintas hasil perikanan di wilayah perbatasan membawa konsekuensi pada meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui wilayah perbatasan.
“Pengawasan distribusi produk perikanan dari luar negeri juga menjadi salah satu hal yang perlu ditingkatkan di perbatasan negara. Karena perbatasan negara merupakan wilayah yang rawan terhadap lalulintas produk perikanan illegal, ” kata Teguh Samudra di Hotel Aston Batam. Selasa siang. (24/5/2022) disela-sela Temu Teknis Petugas Perbatasan dan Pulau Terluar di Batam.
Menurut Teguh, kerawanan terhadap produk illegal ini jika tidak diawasi dengan baik akan membahayakan keamanan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam negeri. Sehingga perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan Kesehatan di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan melalui Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan melaksanakan kegiatan Temu Teknis UPT/Wilker KIPM di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
” Kegiatan Temu Teknis ini juga merupakan upaya Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama seluruh stakeholder di wilayah perbatasan dalam menjaga kedaulatan dan mempercepat perkembangan ekonomi di wilayah perbatasan negara,” kata Teguh.
Teguh menyebutkan, sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut adalah instansi pemangku kebijakan dan stakeholder di Perbatasan Negara yang memahami kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Sektor Kelautan dan Perikanan dan dukungan dari berbagai pihak guna mendukung kegiatan prioritas percepatan peningkatan perekonomian di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Sementara itu Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan Komisaris Jenderal Polisi Antam Novambar mengatakan, eksport perikanan merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
” Saat ini ekspor hasil laut mencapai 630.Miliar,” kata Antam.
Menurut Antam, potensi perikanan baik di darat (ikan tawar) maupun potensi bahari belum terkelola dengan optimal untuk mendorong perekonomian Indonesia.
“Selain itu Perkembangan wilayah perbatasan dinilai masih tertinggal, lambat dan sangat terbatas. Wilayah-wilayah perbatasan yang merupakan beranda terdepan Republik ini harus tetap dijaga melalui orientasi pembangunan kawasan perbatasan yang integratif dan berkesinambungan,” jelas Antam.
Di tempat yang sama Walikota yang juga Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, sebagian besar wilayah Batam merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia.
“Selain industry pariwisata, potensi lain di Batam yang dapat dikembangkan adalah perikanan, karena mengingat wilayah Batam sebagian besar adalah laut. Karena itu kami berharap KKP dapat turut membantu pengembangan potensi perikanan di Batam. Seperti membangun pengolahan perikanan di Batam,” harap Rudi.
