TERASBATAM.ID – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, angkat bicara soal sorotan publik terhadap besaran gaji dan tunjangan anggota dewan. Kamaluddin menjelaskan, seorang anggota DPRD Batam menerima pendapatan total sekitar Rp 39 juta per bulan, sementara pimpinan dewan mendapatkan Rp 32 juta.
Kamaluddin memaparkan bahwa pendapatan anggota dewan berasal dari gaji pokok sekitar Rp 6 juta yang ditambah berbagai tunjangan.
“Kalau untuk anggota, totalnya sekitar Rp 39 juta. Itu sudah include semua, baik gaji maupun tunjangan,” ujarnya, Senin (15/09/2025).
Sementara itu, pimpinan DPRD mendapatkan jumlah yang sedikit lebih kecil, yakni Rp 32 juta. Hal ini dikarenakan pimpinan dewan, sebagai bagian dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sudah difasilitasi mobil dinas dan tidak lagi menerima tunjangan transportasi.
Ia menegaskan, penetapan besaran gaji dan tunjangan tersebut bukan merupakan keputusan sepihak DPRD, melainkan diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam Nomor 26 Tahun 2025. Perwako tersebut dibuat berdasarkan hasil kajian konsultan keuangan. “Jadi bukan dewan yang menentukan,” tegas Kamaluddin.
Berdasarkan Perwako, anggaran belanja untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Batam tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 32,57 miliar. Alokasi terbesar diarahkan untuk tunjangan kesejahteraan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Anggaran ini bahkan lebih besar dari alokasi gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercatat sebesar Rp 4,02 miliar pada tahun yang sama.
[kang ajank nurdin]
