TERASBATAM.id – Sebuah rencana tak terduga mencuat ! Alih-alih menindak tegas praktik penimbunan Sungai (DAS) Baloi Indah atau Kezia yang diduga ilegal dan menjadi biang banjir, Walikota Batam Amsakar Ahmad justru berencana menjadikannya taman kota! Ketua LSM Kodat86, Cak Ta’in Komari, sontak menyebut ide ini sebagai kebijakan “ngawur” yang justru melegitimasi pelanggaran hukum.
Bak sinetron kejar tayang, Walikota Amsakar bersama wakilnya Li Claudia tiba-tiba mengumumkan rencana “indah” ini usai meninjau lokasi penimbunan di sekitar Perumahan Kezia pada 9 April 2025. Bahkan, desain taman kota dadakan ini sempat beredar luas, membuat Badan Pengusahaan (BP) Batam tak bisa berkutik.
“Menjadikan lokasi penimbunan sungai sebagai taman kota itu keputusan ngawur. Mungkin gak dipikir terlebih dahulu sebelum bicara. Lokasi itu sedang bermasalah secara hukum, harusnya diproses sampai tuntas dulu bukan ditutupi dengan proyek,” sentil Cak Ta’in pedas kepada media, Selasa (22/04/2025).
Menurut Cak Ta’in, penimbunan sungai di kawasan padat penduduk itu jelas-jelas melanggar undang-undang dan mengandung unsur pidana. Seharusnya, proses hukum dikedepankan, dan sungai dinormalisasi untuk mengembalikan fungsinya. “Kalau tiba-tiba dibuat rencana menjadi taman kota atau RTH berarti walikota membenarkan tindakan pidana, maka keputusannya juga berpotensi menjadi pidana,” cetusnya.
Sambil memberikan “sindiran halus”, Cak Ta’in mencontohkan langkah tegas Gubernur Jawa Barat (saat itu), Kang Dedi Mulyadi, yang tanpa kompromi membongkar bangunan di sepanjang sungai dan wilayah resapan di Bekasi dan Puncak Bogor demi mengatasi banjir dan longsor.
Ironisnya, Batam yang kini menjadi “langganan” banjir nyaris di seluruh wilayah setiap kali hujan deras, justru terkesan membiarkan salah satu akar masalahnya. Penimbunan sungai oleh pengembang apartemen di sekitar Perumahan Kezia, yang seharusnya ditindak, malah “dianugerahi” rencana pembangunan taman kota.
“Terus terang, gak ngerti kita cara berpikirnya pemimpin di Batam saat ini. Katanya mau membereskan masalah banjir, tapi ketika salah satu biangnya ditemukan justru ditoleransi. Sebenarnya ada apa semua itu? Sudah terjadi deal-dealan atau gimana? Padahal jelas pidananya dari tindakan tersebut,” tanya Cak Ta’in dengan nada curiga.
Cak Ta’in menduga kuat adanya “permainan” politik dan bisnis di balik kasus ini. Pasalnya, pelaku penimbunan disebut-sebut melibatkan anggota DPRD Provinsi Kepri, Li Khai, yang sempat diperiksa polisi namun nyaris tanpa pemberitaan media. Anehnya, yang muncul justru klarifikasi dari tim hukum partai yang membela Li Khai, seolah menutupi fakta penimbunan. Proyek apartemen yang terlibat pun disebut-sebut milik “bos besar” properti.
“Kalau cara pandang dan kebijakan yang diambil seperti itu, maka jangan harap Batam akan bisa dibereskan dari masalah banjir. Sebab masih banyak biang lainnya yang untuk membereskan perlu 1000 nyali dan keberanian Amsakar-Claudia. Bagaimana mau ngomong investasi atau wisatawan datang? Hanya retorika semata jadinya,” sindirnya lagi.
Lebih lanjut, Cak Ta’in membeberkan “borok” tata kota Batam lainnya, mulai dari bangunan di sepadan sungai, mall berdiri di atas sungai, hingga perubahan dan penghilangan muara sungai. Menurutnya, normalisasi sungai secara menyeluruh dan penindakan tegas terhadap pelanggaran adalah kunci utama mengatasi banjir.
“Belajar dari cara bersikap dan bertindak KDM lah, kalau serius mau beresin masalah Batam. Sebab selain masalah banjir, juga harus beresin soal air bersih, macet, sampah dan lainnya,” tegasnya.
Rencana membangun taman kota di lokasi penimbunan DAS Baloi, bagi Cak Ta’in, jelas tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Justru, aktivitas ilegal inilah yang diduga kuat menjadi penyebab banjir yang melanda berbagai wilayah Batam, termasuk area yang sebelumnya tak pernah tergenang. Ia menyarankan agar pemerintah fokus membenahi kesalahan tata kota, menindak pelaku pelanggaran hukum, dan mengevaluasi alokasi lahan di sepanjang sungai.
“Banjir ini tidak pernah terjadi 5-10 tahun yang lalu meski hujan sederas apapun. Artinya ada yang salah dalam mengelola tata kota sebelumnya. Benahi kesalahan tersebut, itu solusinya. Tindak dan proses hukum pelanggarnya,” tandasnya.
Cak Ta’in bahkan menantang pemerintah untuk serius memberantas banjir dan siap menunjukkan “peta” biang kerok banjir di Batam. “Jika memang serius mau dibereskan, kita bisa tunjukkan masalah dan lokasinya. Pelototi kalau perlu setiap kali hujan deras turun dan daerah yang banjirnya parah, solusinya akan ketemu di lokasi bukan di balik rapat-rapat di kantor. Tapi siapkan dulu mental dan kumpulkan nyali yang kuat, kalau penimbunan yang terjadi terhadap sungai Kezia saja tidak berani menindak tegas dan diproses hukum, jangan mimpi yang lain bakal bisa diberesin,” pungkasnya.
