TERASBATAM.ID: Lambatnya pencapaian target retribusi parkir tepi jalan di Kota Batam menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. DPRD berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk menjelaskan perkembangan terkini.
“Kami akan agendakan pertemuan dengan Dishub. Dalam waktu dekat kami panggil terkait ini,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman, Selasa (21/05/2024).
Hendra menuturkan bahwa salah satu tujuan penyesuaian tarif parkir adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, hingga saat ini, belum terlihat dampak signifikan dari penerapan kebijakan tersebut.
“Hasil sementara belum ada kami dapat. Namun informasinya memang belum siginifikan. Jadi kami ingin tahu apa yang harus dievaluasi dalam penerapan tarif baru ini,” katanya.
Penerapan tarif parkir baru telah berjalan selama lima bulan, dan sudah hampir memasuki semester pertama. Namun, masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dievaluasi, seperti sistem karcis dan parkir berlangganan.
“Termasuk juga soal parkir berlangganan yang mereka gaungkan. Belum ada juga langkah nyata dari mereka,” kata Hendra.
DPRD berharap pertemuan dengan Dishub dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan retribusi parkir dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai target.
Pemanggilan Dishub ini menjadi sinyalemen bahwa DPRD tidak puas dengan kinerja Dishub dalam pengelolaan parkir tepi jalan. Diharapkan dengan pertemuan ini, dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan pencapaian retribusi parkir dan memaksimalkan PAD dari sektor ini.
Sementara itu penerimaan retribusi tepi jalan berdasarkan halaman siependabatam.go.id capaian penerimaan daerah dari retribusi parkir tepi jalan baru mencapai Rp 3,2 miliar atau 21 persen dari target Rp 15 miliar.
“Pekan depan lah kami agendakan ya, saya sudah laporkan ke ketua komisi soal ini. Jadi setelah pertemuan baru bisa diketahui, kendala apa yang dihadapi Dishub,” tutur Hendra yang berasal dari Fraksi Golkar ini.
[penulis: rom]
