TerasBatam.id: Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menghubungi Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi yang juga Walikota Batam untuk mempertanyakan soal pungutan liar (pungli) yang dilaporkan kepada Presiden. Menyikapi hal tersebut Rudi akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam dan mengultimatum pegawainya untuk menghentikan pungutan diluar peraturan.
“Senin atau Selasa, akan keluar Peraturan Kepala (Perka) Baru tentang pelaksanaan system operasional di pelabuhan Batu Ampar, dan pelabuhan laut di sekitar kota Batam tentang tugas dan tanggungjawab BP Batam,” kata Rudi dalam konferensi pers di gedung Marketing Centre, Jumat (20/08/2021) sebelum dirinya berangkat menunaikan ibadah sholat Jumat.
Orang nomor satu di BP Batam itu kemudian melanjutkan terkait pelayanan pelabuhan di Batam yang sejak dulu dikeluhkan soal tarif, tentang pelayanan, waktu dan sebagainya.
“saya akan keluarkan Perka baru, tadi saya baru rapat dengan seluruh yang ada urusannya atau usahanya yang terkait dengan pelabuhan telah kita panggil semua, mereka hadir semua dan kita telah bicara,” kata Rudi
Menindaklanjuti pembicaraan dengan kalangan usaha, selanjutnya pada sore harinya seluruh pegawai Badan Pengusahan yang bertugas di Pelabuhan dan memiliki tugas disana dipanggil untuk menghadap Kepala BP Batam guna membahas berbagai keluhan tersebut.
“saya panggil semua pegawai BP yang tugasnya di pelabuhan baik cargo maupun ferry, saya katakan kepada pegawai saya tidak boleh ada kegiatan atau pungutan diluar dari Perka ini sendiri, karena kita ingin pelabuhan kita betul-betul bisa menambah kapasitas bongkar muat,” kata Rudi.
Ultimatum Rudi kepada bawahannya itu dalam rangka agar pelabuhan di Batam baik itu pelabuhan laut dan udara dapat menjadi Hub atau penghubung secara nasional maupun internasional.
“kita harapkan seluruh pelabuhan di batam bisa menjadi hub baik nasional maupun internasional, mudah-mudahan niat baik ini kita dikabulkan oleh Allah SWT dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Rudi.
Sampai ke Radar Presiden Jokowi
Persoalan pungli di Pelabuhan Cargo Batu Ampar telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo, komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas pungli di pelabuhan sudah terlihat bagaimana sejumlah aparat keamanan membongkar praktik korupsi di Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan kejahatan preman disana juga ikut disikat.
Sedangkan pungli di Pelabuhan Cargo Batam yang hingga kini masih belum terlihat tanda-tanda dapat diakhiri. Hal ini seperti yang diberitakan di situs berita www.tirto.id dengan judul “Pungli di Pelabuhan Batam & Campur Tangan Jokowi yang Tak Manjur”.
Sementara itu beredar informasi bahwa pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau memeriksa sejumlah pejabat pelabuhan BP Batam terkait keluhan pengusaha kepada Presiden Joko Widodo tentang pungli di pelabuhan.
Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson Idris mengakui bahwa beberapa waktu lalu sejumlah pejabat BP Batam mendatangi Polda Kepri. Namun, menurut Nelson, kedatangan beberapa pejabat BP Batam ke Polda Kepri itu hanya sebatas memberi keterangan terkait jalur permintaan tunda pandu kapal, dari pihak perusahaan pelayaran ke pihak BP Batam.
“Benar memang ada ke Polda beberapa waktu lalu. Namun bukan pemeriksaan, hanya menanyakan bagaimana mengenai prosedur saja,” kata Nelson melaui telepon, Kamis (12/8/2021), seperti dikutip dari situs berita www.kompas.com.
