TERASBATAM.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyatakan keberatan terhadap kenaikan tarif listrik, meskipun secara persentase tidak terlalu besar namun dampak makro yang akan muncul terkait kenaikan tarif listrik tersebut patut dikhawatirkan. Pihaknya mendesak agar kebijakan kenaikan tarif tersebut dievaluasi dan ditunda hingga kondisi ekonomi masyarakat stabil.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam dari Fraksi PKS, Suryanto, mengatakan bahwa meski ranah kebijakan kelistrikan berada di tingkat Provinsi dan PT PLN Batam, pihaknya akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat Batam.
“Meskipun secara nilai itu tidak signifikan, ya cuma 1,43 atau berapa persen yang di atas pelanggan 13 Ampere, itu tetap saja bagi pelaku-pelaku usaha pasti akan terdampak secara makro,” ujar Suryanto kepada www.terasbatam.id pada Jumat (11/07/2025) di gedung DPRD Batam.
Suryanto menegaskan, sikap PKS dan fraksi lainnya di DPRD Batam adalah keberatan terhadap kenaikan tarif listrik ini. Menurutnya, dampak makro dari kenaikan tersebut, terutama bagi dunia usaha, akan sangat terasa.
“Jelas, jelas pasti keberatan. Sekecil apapun kenaikan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok itu pasti berpengaruh. Apalagi ditambah dengan ekonomi kita yang mungkin belum terlalu stabil. Apalagi saat ini kan banyak PHK,” tambahnya.
Oleh karena itu, Suryanto berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan kondisi masyarakat. “Kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu, ya ditahan dulu lah. Sampai benar-benar kita settle. Insya Allah kalau settle ya semua bisa berjalan,” pungkasnya. Ia berharap suara dari DPRD Kota Batam dapat ditangkap oleh pihak PLN dan pemerintah provinsi.
Sebelumnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Batam menyampaikan penolakan keras terhadap kenaikan tarif dasar listrik oleh PT PLN Batam. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Batam, Selasa (01/07/2025).
Surya Makmur Nasution menegaskan bahwa kebijakan menaikkan tarif listrik adalah langkah yang sangat tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Dalam kondisi ekonomi sulit, banyaknya PHK dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, langkah menaikkan tarif listrik adalah kebijakan yang tidak tepat,” ujar Surya Makmur Nasution.
Mewakili suara hati nurani rakyat Batam yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, Fraksi PKB mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam untuk menyampaikan penolakan atas rencana kenaikan tarif listrik ini. Kenaikan tarif listrik dikhawatirkan akan semakin memberatkan beban hidup masyarakat yang sedang berjuang dengan berbagai tantangan finansial.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik PT PLN Batam yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Namun, penyesuaian ini diterapkan hanya kepada pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 VA ke atas, pelanggan Pemerintah, serta pelanggan Layanan Khusus dalam skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau. Pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA, pelanggan sosial dengan daya hingga 2.200 VA, serta pelanggan industri dan bisnis, tidak mengalami perubahan tarif.
[kang ajank nurdin]
