TERASBATAM.ID – Badan Pengusahaan (BP) Batam melantik 23 pejabat struktural Tingkat II di lingkungan kerjanya pada Senin (16/06/2025) di Balairungsari BP Batam. Pelantikan ini, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 102 Tahun 2025, secara signifikan masih didominasi oleh wajah-wajah lama dari “kabinet” sebelumnya, menyisakan pertanyaan mengenai seberapa jauh perombakan ini akan membawa perubahan fundamental.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam sambutannya menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi Batam agar lebih baik dan maju. Amsakar menyoroti keuntungan status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang didukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pembangunan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo kepada saya dan Ibu Li Claudia bersama para Anggota/Deputi, kita harus segera menuntaskan Pembangunan Batam lebih cepat dengan salah satu indikatornya yaitu pertumbuhan ekonomi Batam harus 1,5 sampai 2 persen di atas nilai pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Amsakar sebagaimana dikutip dari press release yang diterbitkan BP Batam.
Meskipun narasi pelantikan adalah untuk penguatan tata kelola dan peningkatan efisiensi pelayanan, komposisi nama-nama yang dilantik menunjukkan kontinuitas yang kuat. Muhamad Taofan dipromosikan sebagai Kepala Biro Umum. Nama-nama seperti Denny Tondano (Direktur Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi), Dendi Gustinandar (Direktur Investasi), dan Irfan Syakir Widyasa (Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK) masih menduduki posisi strategis, bersama dengan Drs. Asep Lili Holilulloh (Direktur Pengendalian Pengusahaan), Kurnia Budi (Direktur Pengelolaan Kawasan Bandara), Benny Syahroni (Direktur Pengelolaan Kepelabuhanan), dan Rully Syah Rizal (Direktur Lalu Lintas Barang).
Keberlanjutan kepemimpinan di posisi-posisi kunci ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya menjaga stabilitas dan momentum program yang sudah berjalan. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar ruang inovasi dan akselerasi kebijakan baru yang bisa diharapkan. Publik dan pelaku usaha akan menantikan bukti konkret dari optimalisasi kinerja dan pelayanan publik, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden, di tengah dominasi komposisi pejabat lama ini.
