Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pengembangan Kawasan Rempang Eco City

TERASBATAM.ID: Ombudsman RI  mengungkapkan temuan maladministrasi terkait kelalaian, penundaan yang berlarut-larut, dan penyimpangan prosedur dalam aspek perencanaan pembangunan, pertanahan, serta penanganan atas keberatan dan penolakan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terhadap pengembangan Kawasan Rempang Eco City.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers pada Senin (29/1/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

“Ombudsman RI telah melakukan investigasi sejak bulan September tahun 2023 dan hasilnya telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kami memberikan waktu selama 30 hari ke depan bagi seluruh pihak untuk melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI,” tegas Johanes.

Hasil investigasi Ombudsman mengungkapkan empat hal utama. Pertama, keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang yang belum didokumentasikan dengan baik, meskipun eksistensinya masih terlihat. Materi mengenai kampung tua tidak dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun Kota Batam 2021, berbeda dengan peraturan dan keputusan sebelumnya. Selain itu, upaya menetapkan batas dan menerbitkan sertipikat tanah untuk masyarakat kampung tua tidak optimal, menunjukkan kurangnya konsistensi dalam melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya serta perlindungan masyarakat kampung tua, khususnya di Pulau Rempang.

Kedua, status wilayah, tanah, dan pengelolaan lahan belum diterbitkan sertipikat hak pengelolaan atas nama BP Batam, sementara izin pemberian hak pengelolaan masih dalam proses perpanjangan. BP Batam harus menyelesaikan permasalahan ini agar objek tersebut menjadi jelas dan bersih.

Ketiga, penetapan Rempang Eco City sebagai bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam waktu singkat, yaitu dari Mei hingga Juli 2023, menunjukkan kurangnya persiapan yang matang dalam regulasi, kebijakan, ketersediaan lahan yang jelas, dan kesiapan masyarakat di objek tersebut, sehingga muncul penolakan dan konflik.

Keempat, penanganan keberatan dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan kawasan Rempang Eco City, termasuk pengamanan oleh aparat keamanan, telah menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian atau pemerintah secara keseluruhan. Meskipun terdapat Perpres 78 Tahun 2023 sebagai dasar hukum bagi pemberian hak-hak kepada warga terdampak, namun hal ini tidak mencakup ganti rugi sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Ombudsman RI telah memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City, termasuk Badan Pengusahaan Batam, Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment), Pemerintah Kota Batam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Kepolisian Negara RI.

Kepada Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam, Ombudsman RI menyarankan menunda pelaksanaan relokasi bagi masyarakat terdampak sampai adanya kesediaan berdasarkan musyawarah dengan warga yang terdampak, serta adanya peraturan operasional yang mengatur secara detail berkaitan dengan pembangunan dan penanganan masalah Rempang Eco City. Selain itu, perlu disusun kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak dan menghindari tindakan yang memicu konflik di tengah masyarakat.

Kepada Kementerian Investasi/BKPM, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memenuhi hak-hak masyarakat terdampak atas pembangunan kawasan Rempang Eco City, dengan mengedepankan penyelesaian secara humanis melalui musyawarah dan evaluasi atas penetapan Proyek Strategis Nasional bagi pembangunan kawasan Rempang Eco City kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kepada Pemerintah Kota Batam, disarankan menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam untuk memberikan pengakuan wilayah kampung tua di Pulau Rempang.

Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, perlu memastikan terpenuhinya persyaratan lahan yang jelas sebelum memproses permohonan sertipikat HPL maupun persyaratan lainnya oleh pemohon BP Batam dan terkait dengan Rempang Eco City.

Kepada Kepolisian Negara RI, perlu menyelesaikan perkara yang melibatkan masyarakat dengan mengedepankan hak asasi manusia, serta menyelesaikan perkara terkait unjuk rasa dengan mekanisme restorative justice dan tindakan persuasif dalam penanganan unjuk rasa dan penolakan warga terkait dengan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.

Temuan hasil investigasi dan tindakan korektif Ombudsman RI tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan secara langsung kepada pihak terkait. Seluruh instansi berkomitmen untuk menindaklanjuti LHP Ombudsman dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya LHP.