TerasBatam.id: Kepemimpinan Muhammad Rudi sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam telah hampir dua tahun lamanya, namun sejumlah pihak yang mengajukan lahan dan diberikan sejak kepemimpinannya itu tak juga kunjungan membangun. Dirinya mengancam akan menarik lahan-lahan yang telah diberikan karena pada saat diberikan lahan tersebut dijanjikan akan dibangun dalam masa dua tahun.
Muhammad Rudi yang juga Walikota Batam kepada wartawan di pelabuhan Sekupang Batam, Rabu (04/08/2021) menjelaskan mengenai pemberian keringanan pembayawan uang wajib tahunan otorita (UWTO) dalam masa tenggang atau grace periode kepada pemilik lahan.
Penjelasan tersebut disampaikan dalam wawancara seusai kunjungannya ke Pulau Belakang Padang. Tak kalah penting Rudi juga mengancam akan menarik lahan yang tak kunjung digarap sejak diberikan dalam masa kepemimpinannya.
Pak mengenai pemberian keringanan masa tenggang pembayaran UWTO sampai masa 5 tahun bagaimana?
Kalau yang perpanjangan UWTO itu menjadi prioritas kita bantu. Sedangkan yang baru, sepertinya sudah satu tahun setengah, tidak bangun-bangun juga tuh. Katanya investasi, tetapi bagi mereka yang ingin memperpanjang WTO menjadi prioritas kita.
Jadi yang masa tenggang itu dari kapan sampai kapan ya pak?
Tergantung dari pengajuan dari mereka yang punya lahan.
Berarti sekarang ini sudah tidak ada lagi ya pak?
Yang bermohon juga tidak ada.
Kemarin berapa pengusaha pak yang mengajukan keringanan untuk masa tenggang itu pak?
Tanya Ilham sajalah ya (Direktur Lahan BP Batam Ilhan Eka Hartawan). Saya manalah mencatat soal itu.
Apakah ada kebijakan keringanan lain pak dalam hal pembayaran WTO?
Kalau orang mau bangun beneran dan uangnya siap, kebijakan akan kita berikan, tetapi kalau hari ini minta lahan untuk investasi-kan bisa menjadi masalah. Saya sudah hampir setahun 9 bulan, September ini saya sudah dua tahun, artinya tanah yang diminta semuanya belum dibangun. Ini menjadi evaluasi kembali, karena janjinya kan dua tahun dibangun.
Apakah akan ditarik lahan yang sudah diberikan itu?
Ya akan ditarik. Bagi yang tidak bangun kita tarik.
Bedakan permasalahan pandemic dengan waktu dia memohon, karena sewaktu dia bermohon juga sudah pandemic, kan tahun 2020, tetapi tidak bangun-bangun juga.
Berarti belum ada lagi pemohon untuk memohon keringanan masa tenggang itu?
Sudahlah kita mikir covid saja yuk, karena keknya orang tidak berpikir kesitu.
Banyak pengusaha yang meminta keringanan pak?
Sekarang orang tak mikir itu, orang berpikir bagaimana mempertahankan usahanya, untuk bangun baru kita baru dapat dua, bandara dan tenaga surya itu dan pelabuhan yang akan kita bangun. Kalau ini ada hasil nyata, contoh mengapa listrik orang investasi, karena listriknya bisa langsung dijual, karena listrik hidup terus, bandara orang lagi nunggu selesai, karena cargonya yang mau dikejar.
Sambil menunggu covid hilang bandara itu dibangun.
Keempat pelabuhan laut, itu adalah keluar masuk container, barang-barang kebutuhan daerah, kebutuhan pusat, itu jalan terus. Di sector itu masih jalan terus. Tetapi ini tidak ada hubungan dengan WTO.
Saya kira semua sector seperti itu,sambil menunggu covid hilang sector yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung itu yang jalan terus. (Wineke Asmeral)
