TERASBATAM.ID: Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), fenomena lonjakan pendaftar di sekolah negeri menjadi sorotan di Kota Batam, dipicu oleh tingginya biaya operasional di sekolah swasta. Sebagai respons, DPRD Kota Batam tengah mengkaji ulang penggunaan APBD untuk mendukung biaya operasional sekolah swasta, dalam upaya meringankan beban orang tua siswa.
Muhammad Mustofa, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, menyatakan bahwa rencana pemberian insentif kepada sekolah swasta belum terlaksana. “Banyak sekolah swasta yang kesulitan mendapatkan siswa karena preferensi kuat terhadap sekolah negeri,” ungkap politisi PKS tersebut.
Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah bantuan operasional daerah (Bosda). Namun, Ranperda terkait Bosda yang telah dirancang sebelumnya tidak dilanjutkan karena konflik klausul yang melarang penerimaan bantuan ganda, mengingat adanya dana BOS dari pusat. “Kami akan menggodok kembali skema yang memungkinkan, termasuk insentif SPP, untuk meningkatkan daya tarik sekolah swasta,” jelas Mustofa.
Kekurangan guru dan rombongan belajar di sekolah negeri juga menjadi masalah yang belum terpecahkan. “Di swasta, sumber daya tersedia, sementara di negeri, situasinya terbalik. Ini harus segera diatasi,” tegas Mustofa.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, menambahkan bahwa solusi insentif SPP dapat menjadi cara untuk menyeimbangkan antara sekolah negeri dan swasta. “Setiap tahun PPDB menghadapi masalah yang sama. Kita perlu solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi ketidakseimbangan ini,” ujar Jefridin.
Pemerintah telah berupaya mendorong sekolah swasta untuk lebih proaktif dalam menjaring murid. Namun, kecenderungan orang tua untuk memilih sekolah negeri, terutama yang berlabel unggulan, masih menjadi tantangan. “Disdik sedang memetakan sistem PPDB untuk perubahan yang lebih baik dan bertahap,” tutup Jefridin. (rom)
