TerasBatam.id: Persis satu minggu setelah Kepala Badan Pengusahaan (BP) Muhammad Rudi bertemu dengan kalangan dunia usaha serta pihak terkait dengan aktivitas Pelabuhan, orang nomor satu di lembaga tersebut mencopot Direktur Badan Usaha Pelabuhan Laut Nelson Idris dan menggantinya dengan Dendi Gustinandar .
Pelantikan Direktur BU Pelabuhan Laut BP Batam yang baru, Dendi Gustinandar berbarengan dengan pelantikan atau pengukuhan kembali 297 pejabat tingkat II, III, IV dan Manajemen di lingkungan BP Batam, Jumat (27/8/2021) sore, di pelataran parkir BP Batam, Batam Centre.
Dari 297 orang yang dilantik terdapat 24 orang pejabat tingkat II di level Direktur hingga Kepala Biro. Nama Dendi Gustinandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol berada di urutan ke 19, jabatannya tersebut digantikan oleh Ariastuty Sirait.
Namun nama Nelson Idris sendiri, pejabat yang digantikan oleh Dendi Gustinandar tidak ada lagi dalam deretan 24 nama pejabat tingkat II yang dilantik tersebut. Nelson memang bukan “ASN karier” di BP Batam, dirinya lama berkarier di PT Pelni, perusahaan pelayaran milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), jabatan terakhirnya sebagai Vice President.
Nelson Idris disebut-sebut merupakan orang dekat Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin, sebelum menduduki jabatan Deputi di BP Batam, Syahril Japarin dikenal sebagai Direktur Utama PT Pelni.
Nelson dilantik sebagai Direktur BU Pelabuhan Laut Batam pada 10 Januari 2020, artinya jabatan tersebut diemban kurang dari 2 tahun.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya saat pelantikan mengatakan, pelantikan yang dilakukan merupakan implementasi dari PP Nomor 41 tahun 2021.
“Diharapkan dengan pelantikan pejabat struktural dan manajemen pada hari ini, BP Batam dapat segera melaksanakan amanat PP Nomor 41 tahun 2021, khususnya di bidang perizinan agar dapat segera berjalan,” kata Muhammad Rudi.
Rudi berharap, dengan dilantiknya pejabat struktural dan manajemen yang secara otomatis mengemban amanat dan tugas baru, dapat melaksanakan tugas dengan profesional, penuh tanggung jawab, jujur, amanah, berdedikasi tinggi dan penuh loyalitas untuk kemajuan BP Batam.
“Saya harap Bapak dan Ibu ke depan dapat mencari inovasi kegiatan dan menyelesaikan target-target pembangunan sesuai dengan unit kerja masing-masing. Selamat Bekerja!” kata Rudi.
Gonjang-ganjing Soal Pungli di Pelabuhan
Sebelumnya Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Badan Pengusahaan Batam tentang pelaksanaan operasional di Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Perka tersebut dengan semangat memberantas Pungutan Liar (Pungli) di Pelabuhan Batam yang selama ini dikeluhkan kalangan dunia usaha dan telah menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.
Terkait dengan akan terbitnya Perka tersebut, seluruh pihak atau perusahaan yang memiliki urusan atau terkait dengan aktivitas di pelabuhan cargo Batu Ampar dipanggil oleh Kepala BP Batam. BP sebagai regulator dan operasional disana membahas persoalan yang menjadi keluhan para pengusaha.
Sedangkan pada Jumat (20/08/2021) sore harinya, seluruh pegawai BP Batam yang terkait dan bertugas di Pelabuhan dipanggil oleh pimpinan tertinggi mereka yang berpusat di Batam Centre dan mengultimatum untuk tidak melakukan pungutan apapun diluar Perka yang akan diterbitkan.
“Senin atau Selasa, akan keluar Peraturan Kepala (Perka) Baru tentang pelaksanaan system operasional di pelabuhan Batu Ampar, dan pelabuhan laut di sekitar kota Batam tentang tugas dan tanggungjawab BP Batam,” kata Rudi dalam konferensi pers di gedung Marketing Centre, Jumat (20/08/2021).
Menurut Rudi, mengenai pelabuhan di Batam dari dulu orang mengeluh terus tentang tariff, tentang pelayanan, waktu dan sebagainya.
“saya akan keluarkan Perka baru, tadi saya baru rapat dengan seluruh yang ada urusannya atau usahanya yang terkait dengan pelabuhan telah kita panggil semua, mereka hadir semua dan kita telah bicara,” kata Rudi
Menindaklanjuti pembicaraan dengan kalangan usaha, selanjutnya pada sore harinya seluruh pegawai Badan Pengusahan yang bertugas di Pelabuhan dan memiliki tugas disana dipanggil untuk menghadap Kepala BP Batam guna membahas berbagai keluhan tersebut.
“saya panggil semua pegawai BP yang tugasnya di pelabuhan baik cargo maupun ferry, saya katakan kepada pegawai saya tidak boleh ada kegiatan atau pungutan diluar dari Perka ini sendiri,karena kita ingin pelabuhan kita betul-betul bisa menambah kapasitas bongkar muat,” kata Rudi.
