TERASBATAM.id- Penerapan Fuel Card 5.0 untuk pembelian Pertalite di Kota Batam terus berjalan. Namun, terdapat fakta menarik di balik penggunaan kartu kendali ini, yaitu hanya tiga bank yang siap melayani yakni Bank Sumut, Bukopin, dan CIMB Niaga.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau dalam konferensi pers terkait masalah Fuel Card 5.0, Selasa (21/01/2025) menjelaskan bahwa dari 24 bank yang diajak bekerja sama, hanya tiga bank tersebut yang memenuhi persyaratan dan siap menjalankan sistem Fuel Card 5.0.
“Alasannya, karena pelaksanaan Fuel Card ini membutuhkan sistem yang kompleks, termasuk jaringan, infrastruktur, dan pengembangan teknologi. Tidak semua bank memiliki kapasitas untuk itu,” ujar Gustian.
Biaya Admin dan Asuransi
Penggunaan Fuel Card 5.0 dikenakan biaya administrasi sebesar Rp20.000 per bulan. Biaya ini mencakup biaya administrasi, asuransi jiwa, dan biaya sistem informasi. Informasi ini membantah biaya administrasi yang semula disebutkan Rp 25.000 per bulan.
Pemimpin Cabang Bank Sumut Batam, Thomas AC Tarigan, menjelaskan bahwa asuransi jiwa yang diberikan kepada pengguna Fuel Card 5.0 bekerja sama dengan Asuransi Askida. Asuransi ini memberikan perlindungan jiwa bagi pengguna jika terjadi kecelakaan.
“Dengan adanya layanan ini, kami berharap Bank Sumut bisa lebih dekat dengan masyarakat dan berkontribusi dalam program pemerintah,” ujar Thomas.
Gustian juga menjelaskan perbedaan antara Fuel Card 5.0 dengan QR Code MyPertamina. Jika QR Code MyPertamina hanya berfungsi untuk mendata kendaraan, Fuel Card 5.0 berfungsi sebagai alat kontrol pembelian BBM bersubsidi.
“Fuel Card 5.0 membatasi jumlah pembelian Pertalite per hari per kendaraan. Tujuannya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tambah Gustian.
Sementara itu Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria yang coba dikonfirmasi terkait dengan penjelasan dari Gustian Riau tersebut belum memberikan respon, pesan whatsapp maupun panggilan yang ditujukan kepadanya belum mendapatkan jawaban.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mangihut Rajagukguk kepada www.terasbatam.id, Jumat (17/01/2025) menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut karena adanya beban biaya sebesar Rp 25.000 yang ditanggung Masyarakat yang dinilai memberatkan.
“Kami Komisi 2 sudah bertemu dengan Pertamina ternyata tidak ada aturannya seperti itu dan Pertamina juga tidak setuju. Kami akan memanggil Disperindag dalam waktu dekat,” kata Manghiut.
[rma]
