TERASBATAM.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam, Kyai Luqman Rifa’i, menyoroti kerentanan Batam sebagai wilayah perbatasan terhadap masuknya aliran keagamaan yang berpotensi menyimpang, termasuk individu mantan narapidana kasus terorisme. Menurut Kyai Luqman, kompleksitas perbatasan menuntut kewaspadaan ekstra dari semua pihak.
Kyai Luqman mengungkapkan keprihatinan MUI terkait dua mantan narapidana terorisme yang kini bermukim di Batam. Meskipun secara hukum mereka telah menjalani hukuman, Kyai Luqman berharap mereka tidak mengulangi perbuatannya. Ia menjelaskan, keterlibatan mantan narapidana ini sebelumnya lebih sebagai “partisan” yang terkonfirmasi mendonasikan dana kepada kelompok yang dicurigai terkait terorisme, bukan sebagai aktor utama.
“Memang kita yang di perbatasan, sesungguhnya persoalan itu sangat kompleks. Dalam banyak hal, sebenarnya bukan masalah pemahaman aliran keagamaan, tapi banyak hal, mulai kemudian seperti narkoba, lalu kemudian… lain. Memang semuanya harus pasang mata dengan cermat,” tegas Kyai Luqman kepada www.terasbatam.id, Jumat (20/06/2025).
MUI Batam juga mencatat keberadaan beberapa aliran kepercayaan yang tidak memiliki legalitas badan hukum, seperti Syiah, Ahmadiyah, Gafatar, An Nadzir, dan Al Nadzir Minallah. Kyai Luqman menyebut, meskipun aliran-aliran ini belum berkembang pesat, perlu ada antisipasi dini agar tidak membesar dan menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Yang menjadi perhatian khusus adalah adanya individu atau ajaran yang dilarang di negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, namun mencoba masuk dan berkembang di Batam.
“Beberapa yang kita sebutkan itu, setelah kita telusuri, ternyata, mohon maaf, kalau dalam masalah lingkungan keamanan, ada beberapa yang itu katakanlah dilarang di negara tetangga kita, Singapura atau Malaysia, kemudian masuk ke wilayah kita,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, MUI Batam mengedepankan pemahaman moderasi beragama (Islam wasatiyah) melalui ceramah para mubalig dan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam penanganan aliran menyimpang, pendekatan kekeluargaan dan dialog menjadi prioritas.
“Tidak semuanya bisa kita tindak secara hukum, lebih pendekatan kita lebih kekeluargaan kalau memang masih memungkinkan yang bersangkutan untuk kita ajak kembali ke jalan yang benar,” jelasnya.
Kyai Luqman menekankan pentingnya antisipasi dini dan pengawasan yang kuat dari semua pihak, termasuk TNI, Polri, Kejaksaan, dan majelis agama.
“Setiap gerakan di bawah harus kita katakanlah kita aktif, tidak boleh hanya pasif,” pungkasnya, menggarisbawahi urgensi kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan seperti Batam.
Sebelumnya Ketua MUI Batam dalam Rapat Koordinasi Lintas Instansi yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Batam, Rabu (18/06/2025) mengungkapkan terdapat delapan aliran kepercayaan aktif di Batam yang dinilai tidak memiliki legalitas badan hukum dan berpotensi menyimpang.
