TERASBATAM.ID: Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data tentang jumlah masyarakat miskin di Batam yang terus bergerak naik dalam dua tahun terakhir ini. Kondisi kemiskinan bertambah parah karena program bantuan social yang salurkan pemerintah sering salah sasaran.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam Aman kepada www.terasbatam.id, Jumat (06/01/2023) mengatakan, pemerintah kota Batam seharusnya memberikan stimulus kepada masyarakat miskin di Batam diluar dari program bantuan pemerintah pusat sehingga jumlah masyarakat miskin di daerah ini tidak terus bergerak naik.
“Seperti secara nasional ada Program Keluarga Harapan (PKH), ada namanya Bantuan Pangan, tetapi lagi-lagi persoalannya di Batam ini datanya tidak valid, datanya bersumber dari BPS,” kata Aman.
Menurut Aman, dirinya pernah mengusulkan kepada pemerintah kota Batam supaya data dari Kementerian Sosial itu tidak digunakan sepenuhnya, namun Kota Batam harus memiliki data sendiri.
“Dengan cara menggerakkan perangkat Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melakukan pendataan masyarakat tidak mampu. Jika ini tidak ada bantuan dari pemerintah pusat ya pemerintah daerah memilikinya sendiri, memberdayakan masyarakatnya yang tidak mampu. Karena bantuan itu tepat sasaran jika punya data yang valid,” kata Aman.
Berdasarkan data BPS jumlah masyarakat miskin di Kota Batam, Kepulauan Riau hingga Maret 2022 mencapai 82.500 jiwa atau naik sekitar 5 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara year on year (yoy), Maret 2021-Maret 2022 mencapai 82.500 jiwa, Maret 2020-Maret 2021 mencapai 77 ribu dan Maret 2019-Maret 2020 mencapai 67 ribu. Dengan begitu setiap tahunnya, angka kemiskinan selalu naik.
Aman mengatakan bahwa kemiskinan itu ada beberapa factor yang menjadi penyebab utamanya.
“pertama Batam itu memang masyarakatnya itu rentan miskin, kenapa? Banyak masyarakat yang datang dari luar batam dan tinggal serta mencari pekerjaan di Batam. Setelah mendapatkan kerja di Batam, dia kena PHK apalagi dalam masa pandemi Covid kemarin, untuk masyarakat yang rawan atau rentan miskin itu kebanyakan yang kerja di perusahaan, dalam durasi waktu tertentu mungkin mereka masih bisa bertahan dengan menggunakan tabungan, dan sekian bulan tidak bekerja maka dia menjadi miskin,” kata Aman.
Kemudian factor kedua, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ialah tidak sesuainya kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan perusahaan di Batam dengan tenaga kerja yang tersedia.
“Perusahaan yang ada malah merekrut dari luar Batam. Sehingga pengangguran yang ada tidak terserap dan mereka tetap menjadi warga miskin,” kata Aman.
Selanjunya factor tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah kota terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Batam.
“padahal UMKM adalah penggerak utama ekonomi masyarakat,” kata Aman.
