TERASBATAM.ID — Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 16-17 Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi proaktif untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan memitigasi risiko pemburukan ekonomi global akibat eskalasi perang di Timur Tengah.
Selain BI-Rate, Bank Indonesia (BI) juga mempertahankan suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50 persen. Gubernur Bank Indonesia menekankan bahwa keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap dalam sasaran 2,5±1 persen.
“Keputusan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah,” demikian petikan pernyataan resmi hasil RDG BI tersebut.
Tekanan Global dan Rupiah
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 telah memicu lonjakan harga minyak dunia dan mengganggu rantai pasok global. Kondisi ini menyebabkan penguatan dollar AS dan meningkatnya imbal hasil (yield) US Treasury, yang memicu keluarnya arus modal dari pasar negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.
Per 16 Maret 2026, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp 16.985 per dollar AS, atau melemah 1,29 persen dibandingkan akhir Februari 2026. Untuk membendung pelemahan lebih lanjut, BI mengintensifkan intervensi di pasar valas, baik melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN di pasar sekunder.
BI juga berencana memperketat ketentuan transaksi valas mulai April 2026. Salah satu poin utamanya adalah penurunan ambang batas (threshold) tunai beli valas terhadap rupiah dari 100.000 dollar AS menjadi 50.000 dollar AS per pelaku per bulan.
Dorong Kredit dan Digitalisasi
Di sisi domestik, BI berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprakirakan berada pada kisaran 4,9–5,7 persen untuk tahun 2026. Hingga Februari 2026, kredit perbankan tumbuh 9,37 persen secara tahunan.
Untuk memacu intermediasi, BI mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga awal Maret 2026, total insentif KLM yang telah disalurkan mencapai Rp 427,1 triliun, yang dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri hilirisasi, UMKM, dan perumahan.
Dalam hal sistem pembayaran, BI terus mengakselerasi digitalisasi keuangan. Beberapa agenda strategis yang disiapkan untuk April 2026 antara lain:
-
QRIS Antarnegara: Peluncuran kerja sama konektivitas pembayaran digital antara Indonesia dan Korea Selatan.
-
Pusat Inovasi: Peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) untuk mempercepat transformasi ekonomi digital.
Menjelang periode Idul Fitri 1447 H, BI menjamin ketersediaan uang tunai yang layak edar di seluruh wilayah NKRI melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026. Koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus dipererat guna memitigasi dampak ketidakpastian global terhadap stabilitas sistem keuangan domestik.
