TERASBATAM.ID: Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan warga melayu atau warga tempatan di Pulau Rempang, Senin (18/09/2023) untuk menyampaikan sejumlah kompensasi yang akan diterima oleh warga terkait dengan rekolasi yang akan dilakukan. Permintaan warga untuk tidak direlokasi ke Pulau Galang akan diamini oleh Pemerintah dengan tetap mempertahankan keberadaan penduduk tempatan di Pulau Rempang.
Bahlil mendatangi perkampungan warga Melayu di Pantai Melayu, Rempang hingga dua kali, pertama pada Minggu (17/09/2023) malam hari ke rumah tokoh Ketua Kerukunan Kekerabatan adat Tempatan (Keramat) Pulau Rempang Galang Gerisman Ahmad. Pertemuan tersebut berlangsung selama empat jam, dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00
Pada saat kedatangan pada malam hari itu, menurut Juru Bicara Kerukunan Kekerabatan adat Tempatan (Keramat) Pulau Rempang Galang Suardi, Presiden Joko Widodo menelpon Bahlil dan sempat berdiskusi terkait dengan relokasi dan berbagai dinamika persoalan di Rempang.
“Saat pak Bahlil tiba di rumah pak Gerisman, pak Jokowi langsung menelpon pak Bahlil, baru kemudian acara kami mulai,” kata Suardi.
Selanjutnya pada Senin (18/09/2023) pukul 12.00 WIB Bahlil yang didampingi oleh Wakapolda Kepri Brigjen Asep Syafruddin dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto kembali mendatangi rumah Gerisman Ahmad untuk bertemu dengan warga Pulau Rempang dan Galang untuk membahas sosialisasi relokasi.
“terkait dengan persoalan yang ada, dan kami sudah sepakat kalau terjadi pergeseran itu masih dalam wilayah Pulau Rempang. Tadi bilang begitu, saya bilang kepada mereka. Saya dengar masukan kalian, kalau memang itu dilakukan untuk kebaikan dan tidak mengganggu master plan maka akan kita bahas bersama-sama,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, total area Pulau Rempang seluas 17.000 hektare, 10.000 hektare berstatus hutan lindung.
“saya ngomong blak-blakan, yang bisa dipakai 7.000 hektare, kita putuskan tadi malam tidak seluruhnya langsung dikerjakan, tetapi diprioritaskan yang dibutuhkan perusahaan sebanyak 2.300 hektare, jangan dilakukan rekolasi terlebih dahulu sekaligus, tetapi bertahap,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, warga tempatan akan digeser di wilayah yang masih di berada di Pulau Rempang.
“tempatnya masih kita diskusikan, kami tidak mungkin menzolimi, hak-haknya kita perhatikan dengan baik,” kata Bahlil.
Rencana awal masyarakat tempatan Pulau Rempang yang terdampak rekolasi akan ditempatkan di rumah permanen di Desa Dapur 3 Pulau Galang, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikannya.
“Tetapi kalau ada saudara-saudara yang datang atau baru, perlakuannya berbeda dengan penduduk tempatan.jangan ambil hak tempatan, biarkan hak tempatan itu diambil mereka, pendatang ukur diri,” kata Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya datang ke pemukiman tersebut untuk melakukan sosialisasi tentang relokasi.
“Insyah Allah ada jalan yang baik yang penting dikomunikasi dengan baik. Hak-hak keseluruhan rakyat kita jaga, jangan kita zalimi mereka, tetapi harus dilihat perkembangan investasi,” kata Bahlil.
Seusai Bahlil menyampaikan pemaparannya sejumlah ibu-ibu warga tempatan merasa tidak puas dan mencecar Bahlil dengan sejumlah pertanyaan. Namun aksi protes dari ibu-ibu tersebut dapat dicegah oleh masyarakat sekitar.
Sementara itu Gerisman Ahmad mengatakan, atas dasar penjelasan dari Menteri Bahlil tersebut selanjutnya warga akan membahas terlebih dahulu, namun dengan pertimbangan investasi dan negara harus lebih besar.
“Silakukan berdiskusi, karena saya tidak bisa mengatasnamakan kepentingan mereka,” kata Gerisman.
Bahli juga mengatakan, pihaknya akan menarik pasukan TNI dan Polri dari sejumlah pos terpadu yang tersebar di sejumlah titik di Pulau Rempang jika situasi sudah dianggap kondusif.
“akan kita Tarik secepatnya jika situasi sudah kondusif,” kata Bahlil.
