TERASBATAM.id- Wakil Walikota Batam Terpilih Li Claudia Chandra meminta kepada Pemko Batam untuk segera membatalkan Fuel Card 5.0 untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite karena akan memberatkan masyarakat.
Menurutnya sesuai dengan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh membuat program yang menambah beban masyarakat atau pengguna kendaraan bermotor.
“Saat ini lagi ramai soal fuel card. Perintah Pak Prabowo adalah jangan pernah menyusahkan masyarakat,” ujarnya, Kamis (23/01/2025).
Menurutnya, pengguna BBM pertalite bersubsidi adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kebijakan BBM bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat.
Untuk itu, jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, dan dinilai memberatkan masyarakat, harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk yang mengeluarkan kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini sangat memberatkan rakyat. Saya akan meminta Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Batam untuk inisiatif memanggil dinas Perindustrian dan perdagangan untuk memberikan penjelasan terkait Fuel Card,” tegasnya.
Ia meminta Pemko Batam membatalkan kebijakan yg memberatkan Masyarakat. Serta bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Jangan membuat kebijakan yang meresahkan dan menyusahkan masyarakat,” katanya.
Polemik biaya admin Rp20 ribu yang dibebankan setiap bulan kepada pengguna kartu kendali atau fuel card 5.0 BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Terpisah, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, mengungkapkan bahwa langkah ini dilakukan demi mendapatkan kejelasan dan evaluasi terkait program tersebut.
“Kami telah membaca berbagai pemberitaan yang ramai diperbincangkan masyarakat. Untuk itu, kami akan memanggil Disperindag dalam RDP sekaligus melakukan evaluasi triwulan keempat,” ujar Safari, Kamis (23/1/2025).
Meski kebijakan ini dinilai belum tepat, Safari menegaskan bahwa pembatalan program bukan menjadi opsi karena program ini masih tergolong baru.
“Kami ingin melihat terlebih dahulu perkembangan serta penjelasan dari pihak Disperindag terkait kebijakan ini sebelum mengambil keputusan lebih lanjut,” tambahnya.
Kebijakan Fuel Card Pertalite Subsidi ini diharapkan dapat segera dievaluasi agar tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat Batam. RDP yang akan digelar diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih baik untuk semua pihak.
Sebelumnya diberitakan Pemimpin Cabang Bank Sumut Batam, Thomas Tarigan menjelaskan biaya admin Rp20 ribu digunakan untuk menanggung biaya asuransi pengguna kendaraan, dan pemegang kartu kendali BBM Pertalie yang dikeluarkan oleh Bank Sumut.
Ia menjelaskan biaya administrasi seperti lazimnya yang ada di perbankan. Sebelumnya, pada fuel card 3.0 pembelian solar juga dikenakan biaya admin.
Biaya admin Rp20 ribu dijelaskan menjadi komponen biaya administrasi dari administrasi, biaya asuransi, hingga perawatan sistem dalam mendukung fuel card 5.0. Ia merinci Kemudian ada biaya sistem informasi terkait dengan jaringan, infrastruktur, proses-proses kebutuhan teknologi yang dibutuhkan baik untuk pengembangannya nanti. Kemudian biaya selanjutnya ialah biaya kartu.
“Asuransi itu khusus bagi pengguna fuel card apabila terjadi insiden kecelakaan. Kalau di kita memakai asuransi Askrida,” tamAlasan kami untuk ikut terlibat dalam kebijakan fuel card ini karena kita ingin hadir memberikan manfaat pada masyarakat. Dengan adanya kartu ini kami berharap masyarakat batam bisa lebih mengenal Bank Sumut,” katanya.
Salah seorang tokoh Masyarakat Perumahan Sukajadi Batam Didik H menilai banyak kejanggalan dalam program Fuel Card 5.0 yang diluncurkan oleh Disperindag Batam itu.
“Disperindag sudah bertindak seperti marketing dari tiga Bank itu dan sekaligus mengambilalih tugas Pertamina dalam urusan BBM ini. Ini sangat diluar nalar,” kata Didik.
Menurut Didik, kejanggalan tersebut antara lain soal rincian biaya Rp 20 ribu per bulan, seperti adanya asuransi untuk pengendara, padahal Asuransi Jasa Raharja sudah berperan dalam hal ini, kemudian adanya biaya kartu dari komponen biaya tersebut.
“Saya juga bertanya-tanya apa mungkin Pemko Batam tidak dapat apa-apa dari Rp 20 Ribu yang dipungut saban bulan itu?. Komponen biaya kartu setiap bulan muncul? Ini sangat janggal sekali, padahal kartunya cuma sekali. Karena sudah ada Masyarakat yang mengurusnya saya pikir aparat penegak hukum sudah dapat masuk untuk meneliti kemana saja duit yang sudah dipungut itu,” kata Didik.
[rma]
