TERASBATAM.id: Rencana pemerintah pusat untuk kembali memberlakukan Ujian Nasional (UN) menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution. Politisi PKB ini menyuarakan pentingnya kajian mendalam dan sosialisasi yang matang sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Surya Makmur Nasution mengungkapkan kekhawatirannya terkait dampak psikologis dan akademik yang mungkin timbul akibat penerapan UN. “Standarisasi kelulusan memang penting, namun kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kesiapan siswa secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa guru juga memiliki peran krusial dalam menentukan kelulusan siswa. Oleh karena itu, perlu ada dialog yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pendidik sebelum mengambil keputusan final.
“Jangan sampai kebijakan ini justru membebani siswa dan guru. Kita perlu mencari solusi yang lebih holistik untuk menilai kemampuan siswa,” tegas Surya kepada www.terasbatam.id, Minggu (10/11/2024).
Tak hanya itu, lanjut dia, kebijakan UN harus berbasis tujuan pendidikan itu sendiri. Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk kepribadian yang berakhlak mulia.
“Batam insya Allah siap bila akhirnya diberlakukan kembali UN, dengan melihat kemajuan pendidikan Batam yang terus mengalami kemajuan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penerapan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai syarat kelulusan siswa kelas akhir.
Kepala Disdik Kota Batam Tri Wahyu Rubianto saat dihubungi mengatakan meskipun hingga saat ini pihaknya masih menunggu putusan pemerintah pusat terkait wacana untuk mengembalikan UN di jenjang pendidikan.
“Kami sambut baik tentunya. Namun kurikulum yang berlaku secara nasional tentu kita menunggu evaluasi dari Kemendidasmen dulu,” ujar Tri.
Ia menyampaikan penerapan UN akan berdampak terhadap sistem pendidikan yang berjalan saat ini, salah satunya metode Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Karena UN itu akan menghasilkan nilai akhir, dan ada kemungkinan PPDB juga akan berubah dengan berdasarkan nilai. Ini menurut pendapat pribadi saya. Namun demikian, mari kita tunggu kebijakan apa yang akan diambil oleh Pak Menteri nanti soal kebijakan UN ini,” kata dia.
Tri menambahkan terkait persoalan UN yang wacana terus berkembang, pihaknya belum bisa berkomentar terlalu banyak, mengingat semua kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Kata dia, Pemko Batam dalam kapasitasnya menunggu hasil kebijakan yang akan diterapkan dalam pemerintahan yang baru.
“Kalau melihat program strategis Pak Presiden Prabowo saat ini memang akan dibangun sekolah unggulan terintegrasi. Namun bentuk atau wujudnya masih kita tunggu,” ujar Tri.
Tri berharap kebijakan yang nanti akan dikeluarkan bisa membawa sistem pembangunan ke arah lebih baik.
[rma]
