TERASBATAM.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menunjukkan komitmen serius dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui implementasi delapan aksi konvergensi yang terintegrasi. Komitmen ini dievaluasi dalam Penilaian Kinerja Delapan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Jumat (4/7/2025) di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepri.

Delapan aksi konvergensi tersebut meliputi analisis situasi, rencana aksi, rembuk stunting, kebijakan stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta reviu kinerja tahunan. Penilaian ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas serta integrasi setiap tahapan penanganan stunting di daerah.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh tujuh kabupaten/kota se-Provinsi Kepri ini, Pemko Batam menyampaikan laporan pelaksanaan delapan aksi konvergensi secara tepat waktu, memaparkan capaian, dan strategi yang telah dilakukan. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Batam, yang melibatkan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Sosial dan PM, Dinas Kominfo, serta Dinas CKTR, telah mempersiapkan bahan paparan dan data pendukung secara komprehensif. Seluruh materi ini disusun berdasarkan urutan aksi pada portal Aksi Bangda Kemendagri.

Sebelum penilaian, Kota Batam juga telah mengunggah laporan pelaksanaan aksi konvergensi ke platform resmi Kemendagri melalui laman https://konvergensi.bangda.kemendagri.go.id, yang kemudian telah direviu oleh tim panelis provinsi.

Secara kuantitatif, upaya penurunan stunting di Kota Batam menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Bappeda Kota Batam, prevalensi stunting pada tahun 2024 menurun signifikan menjadi 1,20 persen.

Namun demikian, terdapat fluktuasi data jika merujuk pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Angka stunting tercatat 15,2 persen pada tahun 2022, kemudian naik menjadi 16,1 persen di tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Disparitas data ini mengindikasikan pentingnya sinkronisasi data dan penguatan validasi di lapangan.

Melalui partisipasi aktif dalam penilaian ini, Pemko Batam menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata.