TERASBATAM.ID: Walikota Batam yang juga ex officio Kepala Badan Pengusaha Batam Muhammad Rudi dengan pengawalan ketat akhirnya bertemu dengan warga Rempang yang berunjukrasa di kantor BP Batam. Rudi menyebutkan bahwa masalah 16 Kampung Tua masih dikaji dan meminta warga untuk duduk bersama membicarakannya.
“Ini adalah kebijakan pusat sampai ke daerah, makanya kami dipanggil ke Menko Perekonomian, Menko Marvaest (Maritim dan Investasi), BKPM dan Menko Polhukam, bukan berarti kita tidak memperjuangkan, kita memperjuangkan tetapi punya kewenangan yang terbatas,” kata Rudi yang dijaga pasukan pengendali huru hara dari Kepolisian.
Rudi yang berbicara dibalik pagar tinggi Gedung BP Batam menyebutkan bahwa dirinya merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga harus melakukan kebijakan tersebut.
“Karena kita di daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang harus kita lakukan, kita tidak ingin menyusahkan bapak ibu sekalian. Perjuangan ini belum usai, karena batasnya juga belum tahu dimana, hutan lindung dimana, kalau itu sudah selesai akan kita jelaskan lagi ke Jakarta untuk mendudukkan persoalannya,” kata Rudi.
Menurut Rudi, bahwa ada 16 kampung tua yang dikeluarkan dari pengembangan investasi, itu yang ingin disampaikan oleh pihaknya kepada Pemerintah Pusat.
“kepada bapak ibu sekalian. Saya belum dapat keputusan dari pusat tentang penggatian ini sehingga saya tidak ketemu dengan bapak ibu sekalian. Hari ini saya terima kasih karena bisa bertemu, tentu kalau kita ingin duduk kan masalah ini tidak hanya kita sendiri, tentu dari perwakilan bapak ibu akan kita libatkan agar tahu duduk masalahnya,” kata Rudi.
Rudi mempersilakan warga menunjuk perwakilan dan selanjutnya akan memboyong serta ke Jakarta untuk bertemu dengan kementerian terkait untuk membahas kebijakan tersebut.
“Kalau berkenan bapak ibu bisa saya jelasin, apa yang menjadi permasalahan sebenarnya. Bapak ibu tolak saya sudah paham, nanti sama-sama ke Jakarta,” kata Rudi.
Sejumlah perwakilan warga dan aparat pemerintah akhirnya bertemu dengan Rudi di Gedung marketing centre BP Batam. Sejumlah wartawan yang hadir di lokasi diminta untuk berada diluar menunggu hasil pembahasan.
Rencana aksi unjukrasa dari Aliansi Pemude Melayu yang akan diikuti ribuan orang terealisasi. Ribuan massa sejak pagi hari bergerak dan berkumpul di sekitar Batam Centre, Rabu (23/08/2023) dan berpusat di Bundaran depan Kantor Badan Pengusahaan Batam. Massa seperti mengepung Gedung berlantai 8 itu sambil bergema suara-suara meminta Kepala BP Batam Muhammad Rudi turun.
Aliansi Pemude Melayu sejak Senin (21/08/2023) telah menyampaikan akan menggelar unjukrasa pada Rabu, 23 Agustus 2023 mendatang di Kantor Badan Pengusahaan Batam, salah satu tuntutan mereka minta Lembaga tersebut dibubarkan. Aksi unjukrasa pemuda melayu ini merupakan rangkaian dari upaya warga di Pulau Rempang untuk menolak relokasi terkait rencana investasi PT Makmur Elok Graha (MEG) milik taipan nasional Tomy Winata. (Kang Ajang Nurdin)
