TERASBATAM.ID: Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu (13/9/2023), di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta.
Persoalan relokasi warga Rempang yang belum tuntas terancam ditinggal investor China karena batas waktu yang semakin mepet dan kemungkinan kembali ke Malaka, Malaysia, lokasi awal yang dipilih China untuk membangun industri kaca.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat Martin Manurung itu, Martin bertanya kepada Muhammad Rudi soal demo-demo yang terjadi dan apakah kemungkinan investor tersebut akan lari meninggalkan Batam.
“Apakah ada kemungkinan (investor) lari?” tanya Martin.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; dan anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam merespons pertanyaan tersebut.
“Kalau tidak selesai, bisa saja (investor lari). Apalagi isu ini sekarang sudah sampai ke dunia, yang soal demo ini. Soal demo sebenarnya tidak di-share kan. Malahan demo yang lain dibagikan (ke publik) seolah-olah itu di Batam. Jadi berita hoaknsnya banyak sekali pak,” kata Rudi.
Rudi menyebutkan, batas waktu atau deadline untuk pembersihan lahan untuk diserahkan kepada PT Makmur Elok Graha (MEG) pada tanggal 28 September 2023 mendatang.
“Ini awalnya di Malaka, tetapi karena Malaka tidak bisa menyiapkan target waktu yang mereka mau maka investor ini ditarik masuk ke Kota Batam. Maka, kami hanya punya beberapa hari lagi tim saya turun terus untuk menyelesaikan 2.000 hektare itu, udah nunggu terus,” kata Rudi.
Selanjutnya Martin juga mempertanyakan soal adanya pihak yang menjadi sponsor aksi-aksi unjukrasa atau demo tersebut.
“Karena isunya macem-macem, karena ada yang sponsori?” tanya Martin.
Rudi mengamini pertanyaan tersebut.
“Betul, yang tepat Kabinda paling tahu, karena punya alat untuk menyadap seluruh handphone. Jadi beliau (Kabinda Kepri) yang jelasin lebih tepat pak,” jawab Rudi.
Selanjutnya Martin memberikan pernyataan penutup dengan menyatakan bahwa DPR mendukung sepenuhnya BP Batam untuk melanjutkan proses investasi di Pulau Rempang.
“Kalau sampai ada provokator dan orang asing yang ikut-ikut campur urusan dalam negeri, saya rasa ini persoalan yang serius dan kepolisian harus berani untuk mengungkap hal-hal seperti ini,” tegas Martin.
