TERASBATAM.id: Pembangunan pesat di Batam seringkali mengorbankan kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan yang akan dikembangkan. Praktik pengalokasian lahan yang serampangan dan kurang memperhatikan hak-hak warga kerap terjadi, menyebabkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Fadli, anggota DPRD Batam Komisi I, saat menerima aksi damai dari mahasiswa PMKRI dan warga Kampung Kolam, Teluk Bakau Nongsa, Senin (28/10/2024).
“Intervensi terhadap warga saat pembebasan lahan sudah menjadi hal yang biasa di Batam,” ujar Fadli. Ia menyayangkan sikap BP Batam yang terkesan hanya fokus pada investasi tanpa mempertimbangkan nasib warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Fadli menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi warga yang terdampak proyek pembangunan. “Investor yang diberikan lahan seharusnya memiliki kemampuan untuk mengalokasikan ruang yang layak bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Anggota DPRD yang telah menjabat dua periode ini juga mengungkapkan kekesalannya terhadap beberapa kasus intimidasi yang terjadi pada warga di daerah seperti Sagulung (Tembesi Tower) dan Nongsa. Ia menduga ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi.
“Ini bukan soal siapa pejabat atau siapa rakyat. Kita harus berkolaborasi untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Tidak semua orang bisa jadi pengusaha; ada yang ditakdirkan sebagai petani, nelayan, atau buruh. Hanya dengan hati nurani yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan yang adil untuk semua pihak,” ujarnya.
[Kang Ajank Nurdin]
