TERASBATAM.ID: Ombudsman Republik Indonesia (RI) melakukan tinjauan di Gudang Bulog Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rangka memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan lebih baik, Ombudsman memberikan tiga catatan penting.
Pertama, pemuktahiran data harus dilakukan untuk memastikan kelompok penerima manfaat sesuai kriteria. Kedua, seluruh stakeholder harus berkomitmen memantapkan program bantuan pangan untuk mengatasi inflasi di daerah ini. Ketiga, pembenahan regulasi perlu dilakukan agar prosedur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Contohnya tadi, kita ambilnya berapa lama. Pemuktahiran data harus sebulan sekali. Itu yang harus diperbaiki. Harjs terjamin. Bukan harus persoalan sumbernya dari mana. Jangan sampai terkena hujan. Masyarakat harus menjamin dapat beras yang terbaik dari pemerintah,” kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, Selasa (25/06/2024).
Plt. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Indra Wijayanto, menyatakan bahwa sistem penyerahan bantuan pangan di Kota Batam sudah baik. Namun, masih ada perbaikan yang perlu dilakukan terkait Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Indra menegaskan bahwa keputusan penggantian penerima harus mempertimbangkan data yang akurat dan kondisi masyarakat yang layak menerima bantuan. Semua pihak harus memastikan bahwa beras yang disalurkan adalah yang terbaik bagi masyarakat.
“SPTJM ini masih belum tepat. Begitu ada yang tidak layak dan tidak tepat menurut Kelurahan seharunya bisa diganti. Tapi tidak diganti. Keputusan masing-masing aparat Kelurahan,” katanya.
[Laporan : Rom]
