TERASBATAM.id: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mendalami lebih lanjut soal temuan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan moratorium dan “buka – tutup” alokasi lahan di Badan Pengusahaan Batam. Jika ditemukan indikasi bahwa kebijakan tersebut dilatar belakangi previlige dan persaingan usaha yang menguntungkan kepada Perusahaan atau pengusaha tertentu maka KPPU akan menindaklanjutinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) I KPPU yang berkedudukan di Medan, Ridho Pamungkas, Rabu (13/11/2024).
“Bisa jadi kita akan diskusi dengan BP Batam untuk mendapatkan informasi awal dulu, terkait isu di RPD, itu menjadi alasan kita RDP. Jika dilihat dari pembatasan jadwalnya ini agak aneh ya, dibuka kemudian ditutup lagi. Kalau dalam proses tender seperti menunggu “pengantennya” kemudian setelah penganten masuk kemudian ditutup. Kita belum tahu benar alasan moratorium itu apa, seperti LMS (Land Management System) itu apa? Tujuan membuka apa? Apakah informasi itu terbuka untuk umum atau tidak saat buka tutup dilakukan. Jika nanti ada keterkaitannya dengan persaingan KPPU bisa masuk,” jelas Ridho.
Ridho mengatakan banyak sisi yang perlu didalami, seperti apakah memang ada pengumuman terkait alokasi lahan yang tersedia di Batam kepada public.
“seperti juga apakah pada saat dibuka yang mengajukan 5 dan disetujui 1 itu kan namanya kompetisi, dan atau semua yang mengajukan disetujui itu beda lagi, mekanismenya sepertinya seperti apa kita belum paham dan akan mendalaminya,” kata Ridho.
Ridho juga memastikan bahwa KPPU bukan Lembaga dengan kewenangan penyidik, namun KPPU dibekali dengan investigator dan akan dibantu ahli jika masalah ini memang layak untuk ditelusuri lebih jauh.
Sebelumnya Anggota Bidang Pengelolaan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad menjelaskan mengenai terjadinya moratorium alokasi lahan yang “buka-tutup” dilatar belakangi oleh audit serta perbaikan system.
“Ketika kita ingin akselerasi itu, supaya bisa kita laksanakan dengan baik, tidak lagi meneruskan alokasi yang dinilai sudah tidak kredible, maka kita tutup sementara. Nah begitu kita tutup sementara lalu masuk audit dan ternyata ditemukan oleh hasil audit Pusilkom UI itu ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki,” kata Sudirman.
Menurut Sudirman, hal yang diperbaiki itu pertama soal database di dalam LMS yang perlu diakurasi, ada data yang tersedia lahannya tetapi di LMS tidak.
“Jadi prinsipnya audit ini perlu kecepatan untuk segera memperbaiki. Tetapi seperti dikatakan pak PLh tadi dampaknya pelayanan tidak sempurna, makanya kita lakukan moratorium lagi. Tetapi ditengah moratorium tadi ada kebutuhan mendesak lagi sebelum kita tutup layanan alokasi itu ternyata di dalam system sudah ada pengajuan, ada 13 atau 14 pengajuan dan ternyata setelah dievaluasi oleh tim nya pak Ilham (Ilham Eka Hartawan-Direktur Lahan BP Batam) pengajuan itu sudah memenuhi kriteria, menurut Perka yang berlaku kalau ini tidak direspon cepat maka system akan mengatakan yes. Maka kita setujui,” kata Sudirman.
Sudirman juga mengatakan, bahwa setelah proses itu system ditutup kembali hingga saat ini untuk pengajuan alokasi lahan.
“Saat ini system masih kita tutup, tetapi diskusi tadi target kita satu minggu kedepan akan kita buka Kembali,” kata Sudirman seusai acara Focus Group Discussion (FGD) Audit Land Management System (LMS) BP Batam dan Perumusan Proyeksi Investasi di Balairungsari, Batam Center pada Senin, (11/11/2024).
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP Batam pada Rabu (06/11/2024) lalu mengaku bahwa dirinya mendapatkan data pada 25 September 2024, BP Batam melakukan moratorium penerbitan izin lahan.
Namun, pada 14 Oktober 2024, moratorium tersebut kemudian dicabut , dan kemudian BP Batam menerbitkan 14 ijin lahan dan permohonan beberapa izin lainya. Anehnya, setelah izin diterebitkan, BP Batam pada 25 Oktober 2024 memberlakukan kembali moratorium penerbitan izin lahan.
“Jadi ada main buka tutup. Dan kelihatan betul, jabatan bapak itu sengaja diperpanjang selama 5 bulan untuk memainkan buka tutup lahan ini. Kelihatanya bapak diperpanjang ini untuk menjustrifikasi beberapa lahan untuk dimainkan,” ungkap Andre Rosiade yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.
