TERASBATAM.id – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang terdiri dari 11 orang, dipimpin oleh Ketua Komite II Angelius Wake Kako, melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (03/02/2025). Kunjungan ini terkait dengan Rancangan Undang-Undang Hilirisasi dan Minerba.
Seusai pertemuan dengan stakeholder di Batam, Angelius Wake Kako memberikan wawancara eksklusif kepada media terkait isu-isu penting terkait RUU Hilirisasi dan Minerba, namun juga disinggung mengenai evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PSN Rempang Eco City. Berikut petikan wawancara tersebut:
Media: Apa yang menjadi pembahasan utama Komite II DPD RI dalam kunjungan kerja ini?
Angelius Wake Kako: Kunjungan kami ke Kepri hari ini difokuskan pada hilirisasi minerba. Kepri, dengan segala keterbatasannya sumber daya, memiliki potensi besar sebagai lokasi hilirisasi mineral dan batu bara di masa depan. Namun, ada tantangan besar yang perlu diatasi, yaitu kekurangan bahan baku. Ini menjadi paradoks, di mana pemerintah pusat justru melepas ekspor mineral. Kami di DPD RI mendorong RUU Hilirisasi Minerba sebagai bukti dukungan kami terhadap upaya peningkatan nilai tambah mineral.
Media: Bagaimana pandangan DPD RI terkait polemik PSN Rempang Eco City?
Angelius Wake Kako: Kami menyambut baik sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait evaluasi seluruh PSN. Ini adalah momentum yang baik. Jika dalam perjalanannya Rempang tidak memberikan manfaat, wajib untuk dievaluasi. Ruang evaluasi sedang dipersiapkan saat ini.
Media: Bagaimana dengan penolakan warga terhadap PSN Rempang?
Angelius Wake Kako: Penolakan warga terhadap PSN terjadi hampir di semua tempat. Momentum evaluasi PSN ini harus dimanfaatkan. Jika memang Rempang layak dievaluasi, mari kita suarakan. Dulu, ketika Rempang bergejolak, jawabannya selalu PSN. Sekarang momentumnya berbeda dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Media: Masyarakat juga mengeluhkan pendekatan pemerintah yang kurang humanis dalam menangani isu Rempang. Bagaimana tanggapan Bapak?
Angelius Wake Kako: Ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya eksekutif. Pembangunan apapun harus melibatkan dialog dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan menolak jika hak dan kewajiban mereka dibicarakan dengan baik. Yang tidak boleh adalah jika masyarakat menuntut sesuatu yang bukan haknya.
Media: Apakah DPD memiliki ide khusus terkait kebijakan hilirisasi di Batam?
Angelius Wake Kako: Batam adalah daerah strategis karena berhadapan dengan negara tetangga. Ini berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kami pasti mendukung hilirisasi di Batam. Yang perlu didorong adalah keterlibatan masyarakat lokal. Jangan sampai hilirisasi justru mengimpor tenaga kerja dari luar.
[kang ajank nurdin]
