TERASBATAM.id – Sekretariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK BPBP) Bintan-Karimun menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Gedung Graha Kepri, Batam, Selasa (25/02/2025). Rapat ini membahas berbagai kendala dalam pengelolaan Free Trade Zone (FTZ) di Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang.
Kepala BP Tanjung Balai Karimun, Faisal Riza, dan Kepala BP Bintan, Farid Irfan Siddik, mengeluhkan ketidakjelasan status kelembagaan BP yang menghambat operasional dan koordinasi dengan instansi terkait. Mereka juga menyoroti tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan BP, yang memperumit birokrasi dan pengambilan keputusan.
Kendala lain yang dihadapi meliputi kesulitan BP dalam memungut pendapatan dari aktivitas ekonomi di kawasan FTZ, kurangnya infrastruktur pendukung, serta regulasi dan insentif investasi yang belum menarik bagi investor. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) guna memperkuat landasan hukum BP dan memastikan pengelolaan FTZ berjalan lebih efektif.
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator dan instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
“Kami akan mengirimkan surat kepada Kemenko agar legal standing ini segera diselesaikan. Kita perlu investasi menyeluruh, bukan hanya di Batam, tapi juga di Bintan, Tanjung Pinang, dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Nyanyang menyoroti persaingan dengan Singapore Economic Zone dan Iskandar Economic Zone di Johor, Malaysia, yang lebih siap dalam menarik investasi. Oleh karena itu, Kepri harus mempercepat pengembangan FTZ agar lebih kompetitif.
Terkait target investasi di Kepri pada 2025, Nyanyang menyebut angka yang cukup besar, yakni Rp7–15 triliun per semester. Namun, ia mengakui bahwa realisasi investasi di kawasan FTZ masih terhambat akibat belum tuntasnya legal standing kelembagaan BP.
“Dengan kepastian hukum yang jelas, BP Bintan, BP Tanjung Pinang, dan BP Tanjung Balai Karimun dapat beroperasi lebih optimal seperti BP Batam,” pungkasnya.
[kang ajank nurdin]
