TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam berkomitmen memperkuat tata kelola penanganan tuberkulosis menyusul diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kepulauan Riau. Langkah strategis berupa penyusunan Peraturan Wali Kota kini tengah dipersiapkan guna menekan angka kasus penyakit menular tersebut di wilayah yang memiliki mobilitas penduduk tinggi ini.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan Tuberkulosis (TBC) tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin di Batam Center, Selasa (3/2/2026). Audit kinerja ini memberikan arah bagi perbaikan peta jalan dan penguatan kelembagaan penanganan TBC di Batam.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan, rekomendasi BPK menjadi basis bagi pemerintah daerah untuk membenahi tiga aspek krusial: rencana aksi daerah, penguatan kelembagaan, serta pemantauan pengobatan pasien secara berkelanjutan. “Saya sudah mendisposisikan agar Peraturan Wali Kota segera disusun sebagai payung hukum penguatan program. Fokus kita adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan efektif,” ujar Amsakar.
Penanganan TBC di Batam menjadi perhatian serius mengingat karakteristik wilayahnya yang strategis sebagai simpul transportasi internasional dan daerah terpadat di Kepulauan Riau. Kerentanan persebaran penyakit menular di kota industri ini menjadi tantangan besar, apalagi Indonesia saat ini masih menempati peringkat kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia.
Kepala BPK RI Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini menjelaskan, pemilihan Batam sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional didasari pada risiko tinggi penyebaran penyakit akibat mobilitas penduduk yang sangat dinamis. Melalui pengawasan dan rekomendasi yang diberikan, BPK berharap Pemerintah Kota Batam dapat mengoptimalkan anggaran dan sumber daya untuk memutus rantai penularan TBC demi mewujudkan sumber daya manusia yang produktif.
