TERASBATAM.ID: Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengaku hadir dalam acara Rapat Koordinasi Camat se Kepri yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau oleh Walikota Batam Muhammad Rudi. Kehadirannya di acara tersebut untuk mewakili para camat dan lurah se Batam yang tidak hadir.
“Pak Wali melalui bagian TU (tata usaha) pimpinan untuk hadir pada agenda tersebut. saya mendapatkan tugas dari pak Wali untuk hadir sekaligus mewakili camat dan lurah untuk hadir, jangan salah interprestasi ya, dengan kehadiran saya itu mudahan-mudahan 12 kecamatan dan 64 kelurahan di Batam sudah terwakili,” kata Amsakar kepada wartawan di depan lobby gedung DPRD Kota Batam, Rabu (12/07/2023).
Menurut Amsakar, dirinya hadir dalam acara Rakor tersebut didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Indra Praja.
“saya menekankan kepada pak Indra agar materi yang disampaikan oleh Kemendagri dicatat dan sosialisasikan kepada camat dan lurah saya yakin tidak akan ada persimpangan informasi. Tidak ada masalah ya,” kata Amsakar.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui press releasenya menyoroti soal ketidak hadiran Seluruh Camat dan Lurah se Kota Batam dalam acara Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan di Aula Wan Seri Beni, Tanjungpinang, Selasa (11/07/2023).
“Saya lihat masih ada daerah yang tidak mengutus camat dan lurahnya. Kedepan saya berharap bisa hadir, kita bersama-sama membangun Kepri ini. Kita tidak bisa kerja sendiri-sensiri, tapi harus kolaborasi,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam sambutannya.
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kepri Zulhendri sebelumnya, Provinsi Kepri memiliki 224 kecamatan dan kelurahan, yang terdiri dari 80 kecamatan dan 144 kelurahan. Dari tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri, hanya kota Batam yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya untuk hadir langsung dalam rapat koordinasi ini.
Menanggapi inilah kemudian Gubernur Ansar berharap untuk kota yang tidak mengirimkan camat dan lurahnya agar kedepannya bisa mengirimkan perangkat pemerintahnya untuk sama-sama membahas berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi oleh camat dan lurah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, juga diperlukan peningkatan pemahaman terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang harus diimplementasikan di tingkat daerah.
“Camat dan lurah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, kedepannya koordinasi yang baik antara kami sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam melayani masyarakat dengan baik,” ujar Ansar.
