TERASBATAM.id- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025, jabatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan dijabat secara ex officio oleh Wali Kota Batam, dan jabatan Wakil Kepala BP Batam akan dijabat secara ex officio oleh Wakil Wali Kota Batam. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.
Dengan demikian, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang akan menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2025-2030, secara otomatis juga akan menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Batam.
Menanggapi Keputusan Presiden Prabowo tersebut Amsakar Achmad kepada wartawan di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Senin (17/02/2025) mengatakan, dirinya bersama dengan Li Claudia Chandra akan all out untuk menjalankan Amanah tersebut.
“ini merupakah ranah kewenangan Presiden, semuanya terpulang kepada kebijakan Bapak Presiden. Beliau mempertimbangkan banyak aspek soal Eks Officio, Ketika Amanah diberikan kami akan all out,” kata Amsakar.
Amsakar mengatakan, bahwa dirinya sebelumnya masih sebatas mendengar kisi-kisi tentang Keputusan Presiden Soal Jabatan Kepala BP Batam, apakah akan diteruskan oleh Walikota Batam atau tidak.
“Kami baru mendengar kisi-kisi, rupanya hari ini sudah beredar, kami ingin menyampaikan kepada Presiden terima kasih atas kepercayaan ini. Follow up atas PP ini masih berproses, masih Salinan yang terdistribusi, nantilah coba kami dalami. Kami siap menyukseskannya,” kata Amsakar.
Amsakar memastikan bahwa dirinya belum ada komunikasi dengan Kementerian terkait soal jabatan Kepala BP Batam yang akan dijabatnya secara ex officio.
Saya konsen ke urusan studi dan pelantikan, karena saya harus ke Magelang untuk retreat selama satu minggu. Tugas pertama yang akan dilakukan ialah bagaimana mengintegrasikan Mana master plan di era Otorita Batam dijabat oleh Mantan Presiden BJ Habibie yang masih bisa diselamatkan. Kami harapkan master plannya terintegrasi dengan Tata Ruang Kota Batam. Agar penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan,” kata Amsakar.
PP Nomor 4 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam. Dalam regulasi tersebut tertulis, kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh wali kota Batam selama tidak menjalankan masa tahanan dan tidak berhalangan sementara, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan wali kota.
Sebelumnya, jabatan Kepala BP Batam juga dijabat oleh Muhammad Rudi yang saat itu menjabat sebagai Wali Kota Batam. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam. Ini merupakan Langkah ekstrem yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengakhiri dualisme pemerintah di Batam yang terjadi sejak otonomi daerah.
Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam yang mengamanatkan adanya restrukturisasi organisasi BP Batam.
Dengan demikian, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra akan mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai pemimpin daerah dan sebagai pimpinan badan yang mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
[kang ajank nurdin]
