TERASBATAM.ID – Aksi pemasangan spanduk berisi kritik oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di depan Kantor BP Batam pada 11 Juli lalu, memicu respons dari Pemerintah Kota Batam. Mahasiswa menuntut kejelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, serta Ketua dan Wakil Ketua BP Batam.
Rudi Panjaitan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemko Batam, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini berfokus penuh pada implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030. Ia menegaskan bahwa Pemkot tidak merasa perlu memberikan sanggahan khusus terkait spanduk tersebut, dan akan menanggapi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Sudah sesuai mekanisme saja. Ketentuan apa itu, kan sudah diatur semua sesuai dengan kewenangan masing-masing, dan itu yang dilakukan,” ujar Rudi saat dihubungi pada Sabtu, (19/07/2025).
Rudi menekankan bahwa perhatian utama Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra saat ini adalah membenahi pembangunan Batam sesuai RPJMD. Ia merinci 15 program prioritas Pemkot Batam, meliputi penataan area publik, penanganan banjir, pembangunan infrastruktur perkotaan seperti jalan lingkar, peningkatan ekonomi, serta bantuan pendidikan seperti seragam sekolah gratis dan beasiswa.
Rudi Panjaitan juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, baik legislatif maupun eksekutif. “Fokus dengan itu. Tidak ada yang dianggap seperti dominasi apa semua. Jadi, sesuai dengan batas-batas itu saja semua,” pungkasnya, menegaskan bahwa Pemkot Batam sedang berupaya menghadirkan perubahan yang lebih baik.
Sebelumnya aktivis mahasiswa, Budi Rifki Pratama, yang merupakan bagian dari HMI Kepri, menjelaskan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk melihat pembagian peran yang jelas dalam kepemimpinan Batam. Spanduk yang dibentangkan bertuliskan pesan simbolis:
“KAMI RINDU ABANG KAMI, KEMBALI AMBIL KEMUDI KOKPIT, JANGAN BIARKAN PESAWAT INI DIKENDALIKAN OLEH KOPILOT TAK BERLISENSI!”
“Harapan kami ini adalah agar abang kami untuk mengambil alih kokpit itu, mengembalikan marwah abang-abang kami lah,” ujar Budi saat diwawancarai pada Sabtu (19/07/2025) di Kawasan Batu Ampar. Ia menyebut aksi ini sebagai “silent treatment aksi” agar pesan dapat tersampaikan tanpa banyak komentar.
Budi Rifki juga mengungkapkan keresahan masyarakat yang diserap mahasiswa terkait dugaan “dominasi daripada Wakil Walikota yang juga Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra itu lebih besar daripada Walikota yang juga Kepala BP Batam Amsakar Achmad.”
Hingga wawancara berlangsung, Budi mengaku belum ada pihak pemerintah yang menghubungi mereka. Namun, aksi akan berlanjut dengan “aksi evaluasi 150 hari kerja kepemimpinan Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota” pada 20 Juli mendatang di depan Kantor Wali Kota Batam, melibatkan seluruh mahasiswa se-Batam, elemen pemuda, dan masyarakat. “Karena pada dasarnya kan program ini bukan hanya sekadar milik mahasiswa, tetapi milik masyarakat,” tegas Budi.
[kang ajank nurdin]
