TERASBATAM.ID: Puluhan warga di kawasan Agro Wisata Sei Temiang, Batam, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pengusahan (BP) Batam, Selasa (09/07/2024). Mereka menolak rencana pengalihan lahan seluas 20 hektar yang mereka tempati sejak tahun 2001 kepada dua pengembang, PT Rezeki Tiga Bersaudara dan PT Seribu Samosir Makmur Abadi.
Aksi demonstrasi ini diwarnai dengan membawa berbagai simbol penolakan, seperti pohon pisang, buah kelapa, dan spanduk yang bertuliskan tuntutan agar lahan tersebut tidak diberikan kepada pihak lain.
Salah satu warga, Ray Sandy Stefan, menegaskan bahwa opsi pertama yang mereka inginkan adalah bertahan di lokasi tersebut. Opsi kedua adalah meminta ganti rugi dan lahan pengganti yang layak.
“Kami sudah di sini sejak tahun 2001 dan menjadikan lahan ini sebagai kawasan agro wisata yang menopang ekonomi Batam. Kami ingin mempertahankan lahan ini dan meminta solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Stefan saat berorasi.
Sementara itu, kuasa hukum warga, Miang Balidalo, menyatakan bahwa warga telah meminta penjelasan dan pertanggungjawaban dari BP Batam terkait alokasi lahan tersebut.
“Kami ingin tahu dasar hukum pengalihan lahan ini dan mengapa lahan yang sudah kami kelola selama puluhan tahun diberikan kepada pihak lain,” jelas Balidalo.
Menurut Balidalo, setelah terbitnya izin lokasi untuk kedua perusahaan tersebut, warga mulai digusur pada bulan Mei 2024 tanpa ada ganti rugi.
“Yang digusur sudah 2 hektar, pemukiman warga sudah terkena,” katanya.
Menanggapi aksi demonstrasi tersebut, BP Batam melalui Kabag Humas Sazani mengatakan bahwa pihaknya akan meninjau lokasi tersebut pada hari berikutnya untuk melihat kondisi di lapangan.
“Kami ingin memastikan bahwa lahan yang diklaim warga memang lahan garapan mereka dan tidak bersinggungan dengan lahan yang dialokasikan kepada pengembang,” ujar Sazani.
Sazani berharap agar semua pihak dapat menjaga kondusifitas dan menyelesaikan persoalan ini dengan dialog.
“BP Batam selalu terbuka untuk berdialog dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ucapnya.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang dicapai antara warga dan BP Batam. Diharapkan kedua pihak dapat segera menyelesaikan persoalan ini dengan adil dan damai.
