TERASBATAM.id- Polemik pembangunan Rempang Eco City kembali mencuat. Kali ini, sorotan tertuju pada keterlibatan militer dalam percepatan proyek tersebut. Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah mengkonfirmasi kerja sama dengan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama untuk mendukung pembangunan proyek strategis nasional (PSN) ini.
Langkah BP Batam tersebut menuai kritik dan protes dari berbagai pihak, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau. Manajer Kampanye dan Pengarusutamaan Keadilan Iklim WALHI Riau, Ahlul Fadli, menyayangkan pelibatan militer dalam proyek yang tengah menuai penolakan dari masyarakat adat Rempang.
“Kami sangat menyayangkan tindakan BP Batam yang bersikeras melanjutkan pembangunan PSN Rempang Eco-City di tengah situasi Rempang yang masih tidak kondusif pasca peristiwa kekerasan oleh PT MEG Desember lalu,” ujar Ahlul dalam siaran pers, Rabu (15/01/2025).
Dalam siaran persnya, BP Batam menyebutkan bahwa kerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama akan fokus pada penyiapan infrastruktur dasar dan pembangunan rumah baru bagi warga terdampak. Selain itu, kedua pihak juga akan berkolaborasi dalam program ketahanan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis.
Namun, WALHI menilai bahwa melibatkan perusahaan swasta seperti PT MEG dalam program ketahanan pangan justru akan merugikan masyarakat Rempang yang selama ini telah memiliki sumber daya pertanian dan perkebunan sendiri.
Pelibatan militer dalam proyek Rempang Eco City dikhawatirkan akan semakin memperburuk situasi di lapangan. “Pendekatan militeristik ini berpotensi memicu kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Rempang,” tegas Ahlul.
WALHI juga menyoroti ketidaktransparanan BP Batam dalam proses relokasi dan belum adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini dipaksakan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat.
Ahlul mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali proyek Rempang Eco City dan menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi. “Proyek ini tidak hanya merampas tanah dan sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan budaya dan identitas mereka,” ujarnya.
